Meski saat ini dikabarkan kubu Suharso Monoarfa melakukan upaya membatalkan hasil mukernas di Banten 4-5 September lalu. Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada pengurus di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Termasuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Sragen.
Ketua DPC PPP Sragen Nurlia Yusniar menyampaikan, terkait situasi di pucuk pimpinan, DPC PPP se eks Karesidenan Surakarta masih menunggu. Lantas pihaknya mengakui banyak berita yang masuk. Namun soal langkah DPC tetap harus koordinasi dengan DPP PPP maupun Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jateng.
”Kami dapat informasi sebatas dari berita, namun tidak ada komando langsung,” ujarnya.
Sejauh ini PPP di eks Karesidenan Surakarta tidak memiliki wakil di legislatif. Namun dari struktural partai tidak terjadi gerakan apapun. Kegiatan yang terjadi di Solo dimungkinkan merupakan gerakan arus bawah.
”Jajaran masing-masing ketua tidak ada gerakan apa-apa, mungkin di arus bawah,” bebernya.
Soal sikap politik, Nurlia menegaskan DPC PPP Sragen mengikuti ketentuan AD/ART. Dalam menentukan sikap politik, semua DPC dipastikan menunggu instruksi dari DPP PPP dan DPW PPP Jateng.
”Sejauh ini, kami masing masing DPC masih belum ada komando,” terangnya.
Namun pihaknya memastikan mengikuti pengurus DPP PPP pemegang legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). (din/adi/dam) Editor : Damianus Bram