Luluk Nur Hamidah menyampaikan, terlepas dari tugas domestik seperti tanggung jawab terhadap pemenuhan gizi anak, pendidikan, kesehatan dan membantu ekonomi rumah tangga, perempuan adalah tonggak dalam pertanian skala kecil. Mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.
”Perempuan juga merupakan 'tuan rumah ekologi', memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dan pengolahan sumber daya alam. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait konservasi dan kelestarian lingkungan sangat dibutuhkan,” ujar ketua DPP PKB Bidang Hubungan Internasional ini.
Luluk menjekaskan dalam agenda pembangunan berkelanjutan, peran perempuan diakui dalam aktivitas pertanian, menjaga sumber daya pertanian, dan mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan. Meski perempuan sangat vital bagi ketahanan pangan, Namun mirisnya, diperkirakan sebagian besar perempuan petani adalah buruh tani yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 bahwa terdapat 8.051.328 petani perempuan. Pada tahun 2017 sektor petanian merupakan salah satu sektor yang paling menyerap paling banyak pekerja perempuan, selain sektor pertanian, perikanan dan kehutanan paling tinggi menyerap tenaga kerja perempuan sejumlah 13,7 juta jiwa.
Lantas pihaknya mendorong model produksi yang melibatkan perempuan sebagai pemegang kendali. Tidak hanya akan memastikan ketahanan pangan dan alam secara berkelanjutan, tetapi perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan melalui pengetahuan dan keterlibatannya.
”Keuletan dan ketekunan perempuan dalam mengolah pangan bisa menjadi kekuatan tambahan untuk ketahanan pangan dan ekonomi bila petani perempuan diberikan kepercayaan modal yang selama ini sulit mereka dapatkan karena tidak memiliki akses,” ujarnya.
Luluk menekankan intervensi negara terhadap kaum perempuan petani menjadi sangat penting sebagai bentuk kepedulian negara kepada mereka. Oleh karena itu perempuan yang ada di parlemen harus mendorong dan berjuang atas politik anggaran sebagai bentuk support sesama kaum perempuan.
”Jika para petani, nelayan dan buruh perempuan tidak diberi perhatian, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kesulitan terutama berkaitan dengan pangan,” bebernya.
Dia menegaskan kebijakan nasional harus memberi ruang dan menempatkan kepemimpinan dan kontribusi perempuan di jantung ketahanan pangan. Perempuan harus dilibatkan oleh pengambil kebijakan untuk menjamin kesejahteraan dan fasilitasi perempuan dalam usahanya untuk menjamin ketahan pangan. Tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi tetapi juga terhadap hal-hal di luar produksi, yang juga sama pentingnya seperti edukasi, kesehatan, dan mutu gizi. ”Perjuangan kedaulatan atas pertanian adalah perjuangan kedaulatan bagi perempuan,” ujarnya. (din/dam) Editor : Damianus Bram