RADARSOLO.COM – Investasi yang macet di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon memantik reaksi Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Dia berharap investor tetap mempertahankan niat untuk berinvestasi di Sragen.
Bupati Yuni menyesalkan jika investasi benar-benar gagal. Dia heran, masyarakat sekitar yang menolak tidak memahami pentingnya investasi.
Padahal dampak positif yang ditimbulkan sangat luas dari sisi ekonomi. Pemerintah Kabupaten Sragen sendiri sudah mendukung penuh untuk kelancaran investasi.
Sejauh ini dukungan infrastruktur dan perizian sudah dikerahkan dari Pemerintah Kabupaten Sragen.
”Kalau dari segi pemerintah sudah memberikan proses izin yang luar biasa. Izin cepat, permintaan investor memperlebar jembatan juga sudah kita lakukan. Jalan sudah kita lakukan,” terangnya.
Yuni menilai kondisi menjadi sulit akibat ulah segelintir orang saja. Ada orang yang tidak bertanggungjawab mencoba mengais keuntungan di balik rencana investasi.
Dia menilai semestinya kejadian ini menjadi pembelajaran pemerintah pusat. Agar situasi serupa tidak sampai terjadi di daerah lain di luar Tanon.
Namun dia menegaskan Pemkab Sragen berupaya kembali merangkul PT. TKG Taekwang. Pihaknya berharap dinas terkait bisa membujuk agar mengurungkan niatnya melepas investasi di Sragen.
”Mereka kan juga sudah punya aset sedemikan besar, nanti juga mau diapakan. Semoga setelah kesulitan ini ada kemudahan,” ujar bupati.
Bupati sudah memberikan banyak fasilitas yang mendukung investasi tersebut. Tetapi ada hambatan ini, lantas memilih hengkang juga bukan tentu mengecewakan.
”Saya sampaikan ke DPMPTSP, kalau izin masuk ketemu muka, kalau pamit semestinya juga ketemu muka. Makanya saya minta fasilitasi, kalau belum sama saya, bisa ajak Sekda untuk ketemu,” kata Yuni.
Sementara Anggota DPRD Sragen dari Dapil Tanon, Sumberlawang, Miri, Endro Supriyadi menyoroti situasi investasi di Tanon. Dia berharap tidak ada yang menghambat investasi di lokasi tersebut. Lantaran ada informasi makelar dan calo mencoba memancing di air keruh situasi tersebut.
”Dinas terkait semestinya bisa mencegah kemungkinan ada makelar yang bermain dalam situasi seperti ini,” ujar Endro,” terangnya. (din/adi)
Editor : Adi Pras