RADARSOLO.COM – Polemik kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat turut menyita perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen.
Anggota DPRD Sragen dari Komisi IV, Pujono Elli Bayu Effendi mengimbau masyarakat untuk mengawal dinamika yang terjadi di organisasi kemanusiaan tersebut.
Bayu mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya dua kubu yang mengklaim sebagai pimpinan PMI Pusat.
Hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sragen.
"PMI sebagai penyangga sosial masyarakat harus tetap solid dan tidak terpecah belah," tegasnya.
Bayu menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan ketua PMI Sragen.
"Rakyat harus paham betul siapa yang layak memimpin PMI, karena keputusan ini akan berdampak langsung pada ketersediaan darah dan pelayanan kesehatan di daerah," ujarnya.
Politisi partai Golkar ini juga menyoroti masalah keuangan PMI yang sepenuhnya bersumber dari swadaya masyarakat.
Sebagai anggota DPRD yang membidangi kesehatan, Bayu berjanji akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan PMI Sragen.
"Saya akan menggali informasi lebih dalam terkait mekanisme pemilihan ketua PMI, hak pilih anggota, serta pengelolaan keuangan organisasi," tandasnya.
Sebelumnya Sekretaris PMI Sragen Darmawan menyampaikan terkait dualisme kepengurusan di tingkat pusat, PMI Sragen tengah bersiap menggelar Musyawarah Cabang (Muscab).
Baca Juga: Angkut 34 Penumpang, Bus Pariwisata Asal Yogya Ludes Terbakar di Klaten
Muscab ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari mendatang.
”Muskab rencana pada Januari, kalau tanggal belum,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Soal dualisme di pusat, yang jelas PMI ikut yang legal. Perwakilan PMI Sragen menegaskan saat menghadiri pemilihan menilai ada Upaya menjegal Jusuf Kalla dari ketua PMI dengan cara-cara di luar AD/ART.
“Bagi kami, mengikuti yang legal saja. Pusat sebenarnya tidak terlalu berpengaruh di daerah. Yang penting bagi kami layanan kami jalan, sirkulasi pelayanan darah jalan, dan pelayanan markas jalan sudah menjadi tolak ukur kami,” ujarnya.
Sebagai informasi Pemerintah memutuskan Jusuf Kalla sebagai ketua PMI. Namun dari kubu Agung Laksono masih menolak. (din/adi)
Editor : Adi Pras