RADARSOLO.COM – Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 dikabarkan melonjak dari Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun, khususnya untuk kesejahteraan guru dan dosen.
Langkah ini disebut-sebut sebagai bukti nyata komitmen pemerintahan Prabowo terhadap dunia pendidikan.
Namun, di balik euforia kenaikan anggaran, keresahan guru swasta dan honorer masih bergema.
Menurut praktisi pendidikan asal Sragen, Nur Muhammad Sugiyarto, peningkatan anggaran ini adalah langkah luar biasa, tetapi tanpa kecermatan alokasi, problematika pendidikan tak akan terselesaikan.
Dari 3,5 juta guru di Indonesia, hanya 2,3 juta yang telah menerima tunjangan kesejahteraan Rp1,6 juta untuk guru PNS dan Rp 700 ribu untuk non-PNS.
Itu berarti, sekitar 1,2 juta guru mayoritas swasta dan honorer masih belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Mereka adalah kelompok paling rentan, sering terbentur aturan birokratis hingga gaji yang tak manusiawi,” ungkap Nur, Minggu (24/8/2025).
Realitas di lapangan kian memilukan. Di sekolah-sekolah kecil, seperti SMP dengan hanya 70 siswa, banyak guru swasta dan honorer mengajar kurang dari 24 jam seminggu. Hal itu membuat mereka sulit memenuhi syarat tunjangan pemerintah.
Contoh lain, SD negeri yang membutuhkan guru kesenian sering kali terjebak dilema, merekrut melalui CPNS lambat dan tak menentu, sementara mengangkat guru honorer sulit karena jam mengajar minim dan tanpa skema kesejahteraan.
“Jika guru kesenian dihapus, pendidikan siswa jadi tak lengkap. Tapi jika dipertahankan, guru-guru ini hidup dalam ketidakpastian,” tambah Nur.
Nur menegaskan, pemerintah harus menyisir data melalui Dapodik untuk memastikan tunjangan berbasis jumlah jam mengajar, sehingga guru swasta dan honorer tak lagi terabaikan
“Satu juta guru ini tetap mengajar meski tanpa kesejahteraan memadai. Daripada terus dihantui tuntutan pengangkatan ASN, lebih baik buat skema tunjangan yang adil dan proporsional,” tegasnya.
Kenaikan anggaran pendidikan 2026 memang membawa harapan, tetapi tanpa perhatian serius pada guru swasta dan honorer, mimpi pendidikan berkualitas di Indonesia bisa jadi hanya isapan jempol.
Pemerintah ditantang untuk membuktikan bahwa lonjakan anggaran ini bukan sekadar angka, melainkan solusi nyata bagi mereka yang berjuang di garis depan pendidikan. (din/adi)
Editor : Adi Pras