Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan

Ini Program Strategis Bupati Sragen untuk Pengentasan Kemiskinan Beserta Pencapaiannya

Ahmad Khairudin • Senin, 8 September 2025 | 01:44 WIB
Bupati Sragen Sigit Pamungkas. (Ahmad Khairudin/Radar Solo)
Bupati Sragen Sigit Pamungkas. (Ahmad Khairudin/Radar Solo)

RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten Sragen di bawah komando Bupati Sigit Pamungkas menelurkan sejumlah program strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Dengan fokus pada penyediaan rumah layak huni sebagai fondasi kesejahteraan, Pemkab Sragen meluncurkan inisiatif yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Dari keluarga miskin, guru PAUD, hingga pelajar.

Dalam sambutan saat hadir di hadapan sejumlah nasabah dan undangan acara BPR BKK Karangmalang lalu, Bupati Sigit merinci program unggulan yang menjadi tulang punggung strategi ini.

Salah satunya adalah Gerakan Desa Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang menargetkan rumah-rumah dengan kondisi memprihatinkan. Seperti lantai tanah, dinding bambu, atap bocor, serta tanpa sanitasi dan listrik.

”Rumah sehat dan nyaman adalah kebutuhan dasar. Dari sini, kualitas hidup masyarakat bisa meningkat,” ujar Sigit.

Hingga kini, Kelurahan Sragen Wetan dan Desa Kaliwedi telah dinyatakan bebas RTLH. Pemkab menargetkan 10 desa lainnya mencapai status serupa pada tahun ini.

Selain itu, mulai April, pemkab membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi keluarga miskin, penyandang disabilitas, guru berpenghasilan rendah, dan veteran. Kebijakan ini diharapkan meringankan beban finansial kelompok rentan.

Pemkab juga menunjukkan perhatian pada pendidik melalui insentif bulanan untuk guru PAUD sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu, disesuaikan dengan masa kerja.

Untuk mendukung pendidikan, program seragam gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu terus digulirkan, dengan prioritas pada 21 desa berkategori miskin.

”Rencananya, pada 2026, program ini akan menjangkau seluruh siswa SD dan SMP di Sragen,” tuturnya.

Tak hanya soal kesejahteraan, pemkab mengalokasikan Rp 92 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Menurutnya, keberhasilan program-program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, BUMD, dunia usaha, perbankan, lembaga sosial, dan masyarakat.

”Kerja sama semua pihak adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga,” tutupnya. (din/adi)

Editor : Adi Pras
#rumah tidak layak huni #Sigit Pamungkas #sragen #BPR BKK Karangmalang #rtlh #kemiskinan