RADARSOLO.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sragen memberikan tanggapan terkait sorotan pedas DPRD Sragen mengenai amburadulnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.
Saat ini disdikbud mendapat laporan ada 19 dapur yang beroperasi. Hanya saja sistem pelaporan yang tidak jelas.
Kepala Disdikbud Sragen Prihantomo mengakui, data yang mereka miliki tidak akurat. Lantaran pemberitahuan atau koordinasi biasanya dilakukan setelah program berjalan dan dikirim ke sekolah-sekolah.
Pengakuan Prihantomo ini justru menguatkan temuan Komisi IV DPRD Sragen.
Menurutnya, laporan dari para penyedia makanan (SPPG) seringkali tidak update, bahkan data baru pun kerap kali tidak segera disampaikan kepada dinas.
"Laporan dari sekolah-sekolah, kadang kita juga minta laporan dari pasiter, kadang ada data baru tidak ter-update," ujarnya.
Prihantomo mengungkapkan bahwa saat ini ada 19 SPPG yang terpantau beroperasi di Sragen.
Namun, ia tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah sekolah yang menerima program tersebut atau tersebar di kecamatan mana saja.
"Jumlah sekolah tidak tahu. Jumlah kecamatan? Kita nyari dari sekolah-sekolah," jawabnya.
Kondisi ini menunjukkan ketidakberdayaan dinas dalam mengawasi program yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
Bahkan dia menjelaskan bahwa seringkali ada dapur baru yang sudah mulai mendistribusikan makanan di sekolah-sekolah, namun laporannya baru masuk belakangan.
Baca Juga: Update Terbaru Kasus DBD di Klaten, Dinkes Ingatkan Soal Ini
"Biasanya ada dapur baru sudah melaksanakan di sekolah, baru laporan," kata Prihantomo.
Pihaknya berharap agar para pengelola dapur makanan segera melaporkan aktivitas mereka.
"Harapannya ada dapur baru, kami segera tahu sehingga data ter-update," pintanya.
Ketika ditanya perihal koordinasi, Prihantomo menyebut bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang ada di Sragen.
Namun, ia tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut. Bahkan, Prihantomo mengakui bahwa pihaknya kesulitan mendapatkan informasi langsung karena tidak tahu kantor BGN Sragen.
Dinas terkait tidak memiliki akses langsung atau data terperinci mengenai lokasi dan operasional dapur-dapur tersebut.
"Kantor enggak tahu, kelihatannya di dapur-dapur itu," ungkapnya.
Menanggapi masalah ini, Prihantomo kembali meminta agar pihak SPPG segera proaktif.
"Segera menyampaikan ke kami sehingga sasaran itu bisa terdata," katanya. (din/adi)
Editor : Adi Pras