RADARSOLO.COM – Program makan bergizi gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah mulai menyasar ribuan siswa di Kabupaten Sragen.
Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari kritik tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sragen.
DPRD Sragen menegaskan program ini tidak boleh hanya menjadi formalitas. Masyarakat berharap pemerintah lebih serius mengawasi agar program ini benar-benar bermanfaat bagi siswa dan bukan hanya sekadar kebijakan populis.
Anggota DPRD Sragen Alex Fitroh Hadi Purnomo menekankan pentingnya pengawasan berlapis. Dia menyoroti kasus keracunan yang membuat siswa trauma.
”Setiap sekolah wajib melaporkan menu dan distribusi setiap hari. Jangan sampai ada pihak lain yang memanfaatkan,” tegas Alex, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, setiap menu harus terjadwal jelas. Mulai dari sayur bayam, tahu bacem, hingga ikan lele.
Alex juga mewanti-wanti jika terjadi kasus keracunan, program di sekolah harus dihentikan sementara.
”Kalau anak-anak sudah trauma, jangan dipaksakan. Lebih baik dihentikan dulu lima hari supaya pulih,” tambahnya.
Anggota DPRD Pujono Elli Bayu Efendi mengakui banyak siswa yang mengeluh makanan MBG kurang enak.
”Mungkin karena sering makan, jadi terasa biasa. Ada juga yang jarang makan, lalu merasa enak,” ungkapnya.
Dia mendesak sekolah segera menyampaikan keluhan ini kepada penyedia makanan agar ada perbaikan.
Bayu juga menyoroti prioritas sasaran program. Menurutnya, program ini seharusnya difokuskan pada wilayah rawan pangan, bukan menyasar secara acak.
”Kalau di Sragen, sebaiknya yang disasar lebih dulu adalah daerah-daerah dengan tingkat kesulitan ekonomi tinggi seperti Sukodono, Mondokan, Jenar, Tanon, Sumberlawang. Jadi manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Komisi IV DPRD merekomendasikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen turun langsung.
Menurut Pujono, dinas kesehatan memiliki otoritas dan keahlian untuk menilai kelayakan makanan dari segi gizi dan kebersihan.
”Jangan sampai program ini justru menimbulkan masalah kesehatan,” tandasnya.
Program MBG merupakan inisiatif nasional untuk meningkatkan gizi dan mencegah stunting.
Meski menu sudah dijadwalkan, variasi rasa, keamanan, dan distribusi tepat waktu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. (din/adi)
Editor : Adi Pras