Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan Features

DPRD Sragen Minta Bupati Satset Soal Koperasi Merah Putih, Kondisi di Lapangan Mengkhawatirkan

Ahmad Khairudin • Sabtu, 6 Desember 2025 | 02:15 WIB
Audiensi DPRD Sragen bersama para kepala desa yang membahas masalah KDMP, Jumat (5/12/2025). (Ahmad Khairudin/Radar Solo)
Audiensi DPRD Sragen bersama para kepala desa yang membahas masalah KDMP, Jumat (5/12/2025). (Ahmad Khairudin/Radar Solo)

RADARSOLO.COM – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat sorotan tajam dari DPRD Sragen.

Program yang digadang sebagai penguat ekonomi di pedesaan ini dinilai berjalan tanpa persiapan matang. Ini tekuak dalam audiensi DPRD dengan sejumlah kepala desa (kades), Jumat (5/12/2025).

Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen Fathurrohman menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen belum memainkan perannya dalam KDMP. Fakta ini muncul dari kondisi riil di lapangan, yang diklaim jauh dari kata ideal.

“Di lapangan, banyak desa tidak punya lahan (untuk KDMP) sesuai ketentuan minimal 600 meter persegi. Ada yang punya lahan, tapi masuk jalur hijau. Bahkan ada yang titiknya tidak dipertimbangkan secara ekonomi. Ini sangat berisiko bagi keberlanjutan koperasi,” beber Fathurrohman.

Pria yang juga anggota Komisi I DPRD Sragen ini menambahkan, Pemkab Sragen terkesan minim perencanaan dalam program KDMP.

“Maka kami dorong bupati gercep dan satset menjembatani antara kades, TNI, dan dinas-dinas terkait,” imbuhnya.

Kurangnya koordinasi dalam pendirian KDMP diakui Kepala Desa (Kades) Sambi, Kecamatan Sambirejo Kresna Widya Permana.

Dia menilai masalah utama KDMP adalah miskomunikasi antara instansi pelaksana, dalam hal ini unsur TNI yang ditugaskan mengawal, dengan pemkab maupun pemerintah desa (pemdes).

“Banyak hal yang belum didiskusikan sebelumnya dengan kami. Tapi anehnya, tiba-tiba proyek percepatan (KDMP) dilaksanakan. Sehingga itu menimbulkan masalah di beberapa lokasi,” ujar Kresna.

Kresna juga menyoroti masalah teknis dan anggaran yang belum cepat. Di sisi lain, pemdes dituntut untuk segera mendirikan KDMP.

Kresna menegaskan, para kades di Bumi Sukowati ogah dijadikan kambing hitam jika suatu saat nanti proyek strategis nasional ini bermasalah.

Baca Juga: Inspektorat Karanganyar Turun Tangan Selidiki Dugaan Pelanggaran Seleksi Perangkat Desa di Ngringo

“Kami dipaksa cepat, tapi ada beberapa yang tidak tepat. Termasuk salah satunya nabrak lahan hijau. Kemudian kami dipaksa untuk menganggarkan tanah uruk (untuk membangun koperasi, Red), padahal tidak ada dananya. Ini kan juga masalah tersendiri,” keluhnya. (din/fer)

 

Editor : Adi Pras
#Koperasi Merah Putih #Fraksi PKB #sragen #DPRD Sragen