RADARSOLO.COM – Puluhan pedagang Pasar Kota Sragen mendatangi DPRD Sragen untuk menyampaikan keluhan terkait karut-marut penerapan sistem e-retribusi yang dinilai memberatkan para pedagang, Selasa (6/1/2025).
Pertemuan tersebut menyoroti ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengelola digitalisasi pasar.
Perwakilan pedagang, Subono mengungkapkan, hasil diskusi dengan pihak terkait, sejauh ini masih belum menemui titik terang.
Ia menegaskan tuntutan utama pedagang adalah pengembalian sistem pungutan retribusi ke metode manual jika pemerintah tidak mampu membenahi kendala teknis yang ada.
”Bagaimana sistem distribusi ini, kalau sekarang e-retribusi ini banyak kendala sehingga banyak pedagang yang nunggak. Itu untuk dikembalikan pada retribusi semula, manual,” ujar Subono.
Menurut Subono, sistem elektronik yang seharusnya memudahkan justru membuat tunggakan pedagang membengkak hingga jutaan rupiah.
Karena penarikan yang tidak dilakukan setiap hari. Bahkan beberapa pedagang memiliki tunggakan Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.
”Petugas sak karepe dewe, terkadang datang seminggu sekali atau dua minggu sekali, sehingga beban bayar pedagang menumpuk,” selorohnya.
Selain itu, masyarakat sulit mengontrol validitas pembayaran. Muncul laporan adanya pedagang yang sudah membayar, namun statusnya belum masuk ke sistem.
Subono menilai pemerintah terlalu memaksakan teknologi tanpa kesiapan Sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang mumpuni.
Dia menekankan, kompetensi petugas pasar dalam mengoperasikan alat elektronik masih jauh dari harapan.
”Kalau teknologi mau diterapkan, ya harusnya pakai peralatan yang lengkap, SDM dilatih yang benar,” tegasnya.
Kondisi ini diperparah dengan tren lesunya aktivitas perdagangan di Pasar Kota Sragen.
Dari sekitar 1.200 pedagang, diperkirakan hampir 40 persen kios kini tutup karena sepinya pembeli dan beban biaya yang tidak menentu.
Sebagai solusi jangka pendek, muncul wacana penggunaan sistem ticketing elektronik yang ditarik setiap hari untuk menghindari penumpukan utang.
Namun, pedagang meminta agar setiap kebijakan baru tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang dan tidak dilakukan secara sepihak. (din/adi)
Editor : Adi Pras