RADARSOLO.COM- Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Mondokan, Sragen, yang merupakan program strategis Kementerian Sosial (Kemensos), memicu tanda tanya.
Menyusul peninjauan lokasi oleh pihak Kemensos pada Rabu (11/2) yang justru diberlakukan pengamanan ketat.
Awak media dilarang melakukan peliputan.
Kepala Dinas Sosial Sragen Yuniarti saat dikonfirmasi menjelaskan, larangan peliputan dikarenakan kunjungan Wamensos bersifat singkat dan teknis.
"Intinya memastikan pelaksanaan pembangunan sudah berjalan, bahkan progresnya bagus, melebihi target 1persen dari rencana," ujar Yuniarti.
Saat ini, proyek yang dimulai sejak Desember lalu itu baru mencapai progres sekitar 7 persen dan masih dalam tahap pengerjaan struktur serta akses jalan.
Sementara itu sempat tersiar kabar ada pekerja yang mengabaikan Alat Pelindung di area proyek.
"K3 apa toh? Keselamatan kerja? Oh, saya kurang tahu itu," jawabnya singkat.
Terkait pelibatan warga lokal dalam proyek, Yuniarti mengklaim ada sekitar 225 pekerja dengan porsi lokal 20 persen hingga 30 persen.
Lalu berapa anggaran untuk pembangunan proyek megah yang mencakup asrama dan gedung sekolah dari tingkat SD hingga SMA tersebut?
"Kami tidak tahu masalah anggaran. Tugas Sragen hanya menyediakan lahan dan perizinan," tegas Yuniarti.
Di sisi lain, Pemkab Sragen mulai menyiapkan proses pendaftaran siswa yang ditargetkan mulai dibuka pada Mei atau Juni mendatang.
Baca Juga: Persis Solo dan Borneo FC Kena Sanksi Rp 100 Juta Karena Hal Sepele, Netizen Wajib Geleng-Geleng
Berbeda dengan sekolah reguler, SR akan menggunakan sistem asesmen door to door untuk memastikan siswa berasal dari keluarga miskin (Desil 1 dan Desil 2).
Sementara Kades Kedawung, Kecamatan Mondokan, Riki Astana bersyukur di desanya berdiri SR yang megah.
Dia berharap mendapatkan dampak positif dari pembangunan ini.
"Prosentase pembangunan tidak tahu, tapi bagus," ujarnya.
Riki menambahkan ada warganya yang ikut bekerja di proyek tersebut. Namun jumlahnya tidak sampai 30 persen. (din)
Editor : Tri wahyu Cahyono