RADARSOLO.COM – Laju investasi di Sragen tengah menghadapi tantangan serius. Kebijakan moratorium lahan sawah dilindungi (LSD) membuat ekspansi industri besar dan perumahan di Kabupaten Sragen sedikit tersendat.
Namun, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen tak mau mengibarkan bendera putih.
Target investasi Rp 2 triliun pada 2026 tetap dipatok dengan strategi baru yakni memperkuat barisan UMKM.
Sekretaris DPMPTSP Sragen, Ilham Kurniawan mengungkapkan, capaian investasi tahun 2025 sebenarnya sangat moncer.
Dari target awal sebesar Rp 1,9 triliun, realisasinya melesat hingga menyentuh angka Rp 2,4 triliun.
Masuknya penanaman modal asing (PMA) dan sejumlah pabrik di kawasan Sambungmacan menjadi motor utamanya.
"Tapi untuk 2026, kita harus realistis. Ada kendala moratorium LSD karena Sragen belum memenuhi 87 persen lahan baku sawah di KP2B (Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Ini otomatis menghambat pengembangan perumahan dan potensi PMA baru," jelas Ilham, Selasa (17/2/2026).
Menyiasati hal tersebut, DPMPTSP kini mengalihkan fokus ke sektor ekonomi kerakyatan.
Menariknya, secara statistik, kekuatan ekonomi Sragen justru berada di tangan pelaku usaha mikro dan kecil.
Ilham menyebut, sekitar 95 persen jumlah investor di Sragen berasal dari kategori mikro-kecil dengan modal di bawah Rp 5 miliar.
"Secara nilai investasi, posisinya itu paron-paron (50-50). Antara yang 5 persen perusahaan besar dengan yang 95 persen mikro itu nilainya hampir seimbang. Ini potensi luar biasa yang akan kita push," tambahnya.
Strategi utama yang diusung adalah hilirisasi komoditas lokal. Selama ini, banyak desa di Sragen yang hanya menjual bahan mentah seperti kedelai, jagung, dan kacang-kacangan ke luar daerah.
Ke depan, pemkab bakal mendampingi warga agar mampu mengolah hasil bumi tersebut menjadi bahan setengah jadi atau produk jadi.
Langkah ini dinilai lebih efektif untuk menyentuh kantong-kantong kemiskinan ekstrem di pedesaan.
Selain itu, pengembangan industri kreatif dan UMKM dianggap sebagai solusi atas fenomena "kutu loncat" tenaga kerja Gen Z di pabrik-pabrik besar.
"Anak muda sekarang, Gen Z, ada yang enggan bekerja di pabrik dengan aturan ketat. Mereka lebih adaptif dengan kerja mandiri atau industri kreatif. Maka, kita bantu pendampingannya, mulai dari perizinan, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM," tegas Ilham.
Dengan mendorong industri kecil di level desa, Pemkab Sragen berharap nilai tambah ekonomi tidak lagi lari ke luar daerah, melainkan berputar di masyarakat lokal.
Investasi tak lagi melulu soal pabrik raksasa, tapi tentang bagaimana usaha kecil mampu naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. (din/adi)
Editor : Adi Pras