RADARSOLO.COM – Jeritan warga miskin di Kabupaten Sragen terkait nonaktifnya kartu BPJS Kesehatan PBI memicu reaksi keras dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).
Ketua DPD LPM Sragen Dawam mendesak pemerintah daerah dan wakil rakyat untuk tidak tutup mata terhadap persoalan mendasar yang mencekik masyarakat arus bawah tersebut.
Persoalan ini menjadi krusial karena mayoritas pemilik kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan justru mereka yang mengidap penyakit menahun dan masuk dalam kategori Desil 1 atau kemiskinan ekstrem.
Dawam menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi lapangan yang ia temui. Banyak warga kurang mampu yang baru mengetahui kartu jaminan kesehatannya tidak aktif justru saat kondisi tubuh sedang tumbang dan butuh penanganan medis segera.
”Kami sangat prihatin. Harapan kami, pemerintah segera mengambil kebijakan konkret untuk mengaktifkan kembali BPJS tersebut, terutama bagi klasifikasi Desil 1 yang merupakan warga miskin ekstrem,” tegas Dawam, Jumat (20/2/2026).
Tak hanya menyasar eksekutif, Dawam juga melayangkan kritik tajam kepada para anggota DPRD Sragen.
Ia mengingatkan bahwa peran legislator sebagai wakil rakyat harusnya lebih peka terhadap dinamika di akar rumput.
”DPR sebagai wakil rakyat harus ikut berperan menyampaikan aspirasi masyarakat bawah. Jangan sok sibuk, sementara persoalan di daerah sendiri masih menumpuk dan belum tuntas,” cetusnya.
Menanggapi carut-marut tersebut, Dawam mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sragen.
Dari hasil pertemuan tersebut, ada angin segar bagi masyarakat, yakni adanya penegasan dari kepala dinkes agar fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak kaku dalam aturan administratif saat kondisi darurat.
”Penegasan dari Kepala DKK sudah jelas, setiap Puskesmas harus mau menerima pasien dengan BPJS nonaktif. Jangan sampai ada penolakan terhadap warga yang sakit,” tambahnya. (din/adi)
Editor : Adi Pras