RADARSOLO.COM – Munculnya gerakan menolak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah memicu kekhawatiran serius.
Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk segera meningkatkan komunikasi dan konsultasi publik.
Dalam kunjungannya ke Kantor DPC PDIP Sragen, Senin (23/2/2026), Dolfie menilai gejolak di masyarakat merupakan sinyal adanya sumbatan komunikasi.
Menurutnya, penetapan tarif pajak tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi warga.
"Dalam menetapkan tarif pajak, seharusnya ada tahapan konsultasi publik yang transparan. Inilah yang perlu diperkuat Pemprov agar masyarakat paham mengapa tarif tersebut diberlakukan," ujar Dolfie.
Dolfie mengingatkan bahwa meskipun aksi boikot pajak saat ini masih bersifat wacana, dampaknya bisa sangat fatal jika benar-benar meluas. Pajak, adalah instrumen utama untuk membiayai hak-hak dasar masyarakat.
Jika penerimaan pajak daerah terganggu, sejumlah sektor krusial dipastikan akan terkena imbasnya, antara lain sektor kesehatan. Operasional rumah sakit dan fasilitas kesehatan daerah bisa terimbas.
Selain itu, subsidi sekolah serta perbaikan sarana pendidikan juga bisa terdampak. Lantas perbaikan jalan rusak dan pembangunan fasilitas umum bisa terbengkalai.
"Melalui pajak, pelayanan kesehatan dan pendidikan kita biayai. Jika sektor ini terganggu, pada akhirnya rakyat sendiri yang akan merasakan dampaknya," imbuhnya.
Selain menyoroti isu pajak, kedatangan Dolfie ke Sragen juga dalam rangka menjalankan fungsi kepartaian.
Selaku pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, ia tengah memantau perkembangan konsolidasi internal di tingkat kabupaten.
Baca Juga: Hujan Deras dan Angin Kencang Robohkan Rumah Petani di Mondokan Sragen, Penghuni Nyaris Tertimbun
"Kami ingin mengetahui perkembangan konsolidasi dan membahas situasi di setiap wilayah yang memerlukan respons cepat dari DPD. Untuk Sragen sendiri, sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan DPD maupun DPP," pungkas Dolfie. (din/adi)
Editor : Adi Pras