RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mulai merancang skema detail terkait kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dan imbauan gubernur, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengonfirmasi kebijakan ini bukan sekadar bekerja dari rumah, melainkan misi besar untuk efisiensi energi.
Bupati Sigit menjelaskan, pelaksanaan WFH di Bumi Sukowati rencananya akan difokuskan pada hari Jumat.
Baca Juga: Warga Ngrampal Sragen Ditemukan Meninggal di Sungai Bengawan Solo, Polisi Lakukan Penyelidikan
Tujuan utamanya jelas, yakni menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, ada yang unik dari terjemahan kebijakan ini di tangan sang bupati.
ASN tidak hanya diminta diam di rumah, tapi didorong untuk beralih ke moda transportasi ramah lingkungan.
“Kita terjemahkan instruksi pusat ini lebih detail. Terkait penggunaan sarana sepeda, nanti kita atur jaraknya. Pegawai yang tinggal dalam radius tertentu, misal 6 atau 7 kilometer dari kantor, akan kita utamakan dan dorong untuk bersepeda,” ungkap Sigit kepada awak media Kamis (2/4/2026).
Baca Juga: Minim Pendaftar, Proses Seleksi Sekwan DPRD Karanganyar Diperpanjang
Tak hanya urusan gowes, Bupati Sigit juga melempar ide yang cukup segar, yakni budaya berbagi kendaraan atau "nebeng".
Dia meminta para pegawai yang tinggal satu jalur untuk berangkat bersama dalam satu kendaraan guna mengurangi populasi kendaraan di jalanan pada hari kerja tertentu.
Bahkan, berseloroh merelakan mobil dinasnya untuk dijadikan sarana angkutan bersama bagi bawahannya.
"Janjian satu jalur, bisa goncengan atau nebeng. Kalau satu tujuan, mobil Pak Bupati juga bisa nanti kalau ada yang mau nebeng. Saya pun kalau tidak ada tugas luar kota yang mendesak, akan naik sepeda. Kita sudah pernah melakukan itu sebelumnya, jadi tinggal kita rutinkan,” jelasnya.
Baca Juga: BUMDes di Karanganyar Diminta Tak Latah Bangun Wisata, Ini Alasannya
Sigit menegaskan bahwa napas efisiensi ini tidak hanya berhenti di gedung-gedung perkantoran pusat kabupaten saja.
Instruksi ini akan merembet hingga ke jajaran paling bawah di tingkat kelurahan dan desa.
Seluruh perangkat desa diharapkan menjadi pionir dalam gerakan penghematan BBM ini.
Baca Juga: Kawanan Monyet Masuk Kompleks RSUD Tangen Sragen, Bagini Nasib Pasien
"Imbauan ini berlaku untuk seluruh perangkat sampai level desa. Kita tindaklanjuti apa yang diputuskan pemerintah pusat dan arahan Pak Gubernur," imbuhnya.
Meski semangat efisiensi sedang digalakkan, Bupati Sigit memberikan garis bawah tebal bagi instansi yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Baginya, WFH atau gerakan hemat energi tidak boleh menjadi alasan pelayanan publik melambat.
Baca Juga: Kandang Berisi 5.000 Ekor Ayam Ambruk, Peternak di Kerjo Karanganyar Terancam Rugi
“Tetap ada pelayanan publik yang tidak boleh ditinggalkan. Sektor-sektor vital harus dipastikan tetap berjalan maksimal. Teknisnya sedang kita matangkan agar efisiensi dapat, pelayanan tetap mantap. Ada gantian atau piket,” tandasnya. (din/adi)
Editor : Adi Pras