Mahfud MD saat berkunjung ke Pondok Pesantren Walisongo, Sragen, Sabtu (11/4). (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)RADARSOLO.COM – Tokoh nasional Mahfud MD memberikan respons tegas terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Saat ditemui awak media di Sragen, Sabtu (11/4), mantan Menko Polhukam ini menyatakan dukungannya terhadap langkah berani lembaga antirasuah tersebut.
Mahfud meyakini bahwa KPK telah mengantongi bukti yang sangat kuat sebelum melakukan tindakan senyap tersebut. Menurutnya, rekam jejak KPK dalam melakukan OTT hampir tidak pernah meleset hingga ke meja hijau.
"KPK itu ketika melakukan langkah seperti itu pasti sudah punya bukti yang cukup. Kita tunggu saja pengumuman resminya. Tapi menurut saya, memang harus ada lembaga yang tegas seperti KPK," ujar Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menyinggung persoalan klasik yang menghantui birokrasi Indonesia, yakni kebocoran anggaran. Ia merujuk pada pernyataan ekonom legendaris Sumitro Djojohadikusumo yang menyebut kebocoran APBN mencapai 30 persen sejak tahun 1978.
Bahkan, ia mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan dari diskusinya bersama Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Waktu saya Menko ketemu Pak Prabowo, katanya kebocoran itu bisa sampai ratusan persen. Sesuatu yang harganya 30 juta bisa di- mark up menjadi 150 juta. Ini masalah serius yang harus ditekan melalui langkah hukum seperti yang dilakukan KPK," tegasnya.
Baca Juga: Apa Kasus Bupati Tulungagung? Gatut Sunu Wibowo Terjaring OTT KPK Bersama Sang Adik Kandung
Menanggapi keluhan daerah mengenai sulitnya anggaran akibat pemotongan di berbagai sektor, Mahfud meminta para pejabat daerah tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mencari "pintu" korupsi baru.
Dia justru melihat kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat sebagai strategi taktis untuk memutus rantai praktik lancung di daerah maupun pusat.
"Pak Prabowo kan sudah melakukan pemotongan anggaran. Saya kira itu strateginya potong anggaran agar tidak bisa dikorupsi. Meskipun banyak yang protes tidak bisa berjalan, tapi kalau selama puluhan tahun bocornya 30 persen, ya lebih baik dipotong saja. Termasuk anggaran di tingkat kabupaten dan kota," pungkas Mahfud. (din)
Editor : Tri Wahyu Cahyono