RADARSOLO.COM – Pemkab Sragen kian agresif memperkuat fondasi ekonomi di level akar rumput.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Sragen Sigit Pamungkas saat menyerahkan bantuan sarana prasarana (sarpras) operasional senilai total Rp3 miliar untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Kabupaten Sragen.
Momentum ini bertepatan dengan peresmian 1.061 KDKMP secara nasional oleh Presiden RI melalui zoom meeting.
Baca Juga: Tinjau Sumur Bor TMMD Sragen, Danrem 074/Warastratama Puji Kualitas Air yang Bening dan Dingin
Penyerahan bantuan strategis yang dianggarkan selama enam tahun tersebut dikawal ketat oleh Kodim setempat.
Bupati mengungkapkan, progres pembentukan KDKMP di Sragen menunjukkan performa yang sangat memuaskan, bahkan mengukir prestasi moncer di tingkat Jawa Tengah.
Dari target yang dipatok, mayoritas titik KDKMP di Sragen telah rampung terbentuk.
Kendala tanah di wilayah kelurahan menjadi salah satu catatan, namun tidak menghambat laju perkembangan secara keseluruhan di tingkat daerah.
"Secara umum semua desa dan kelurahan sudah ada titiknya. Yang agak lambat memang di kelurahan karena terkendala masalah tanah," jelas Sigit.
"Namun secara akumulatif, Sragen mengukir prestasi bagus dan berjaya di Jateng, kemajuan KDKMP di sini sangat baik," imbuhnya.
Baca Juga: Gen Z Rentan Stres dan Kecemasan, RS Dr OEN Kandang Sapi Solo Gelar Seminar Kesehatan Mental
Bupati menekankan bahwa kehadiran KDKMP bukan sekadar program formalitas, melainkan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945 untuk mengembalikan marwah koperasi sebagai saka guru perekonomian negara.
Pemkab Sragen berkomitmen penuh memberikan pendampingan reguler agar koperasi desa ini tumbuh menjadi entitas bisnis yang sehat dan akuntabel.
Sigit secara blak-blakan mengingatkan jajarannya agar belajar dari sejarah kelam runtuhnya Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu agar tidak mengulang kesalahan yang sama dalam pengelolaan tata kelola keuangan dan manajemen.
"Kita punya sejarah KUD. Semoga sejarah yang kurang bagus dulu bisa kita hindari. KDKMP ini harus bisa berjalan baik dan mencapai maksud utamanya, yaitu untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat desa," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perputaran uang yang selama ini mendominasi wilayah perkotaan harus ditarik ke desa.
"Tanggung jawab transparansi ini penting untuk melahirkan kepercayaan masyarakat. Apalagi di desa pengawasannya langsung dan sangat dekat dari masyarakat," imbuhnya.
Bukan sekadar papan nama, denyut nadi bisnis KDKMP di Sragen terbukti mulai menghasilkan profit nyata.
Dari total 208 KDKMP yang direncanakan, pembangunan gedung fisik untuk 90 KDKMP sudah rampung 100 persen.
Sebanyak 111 KDKMP tercatat telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hingga membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU).
Sementara 20 di antaranya sudah aktif menjalankan unit bisnis secara riil seperti jual beli benih, simpan pinjam, hingga layanan digital Samsat Desa.
Aktivitas ini menghasilkan capaian omzet menembus Rp384,137 juta.
Untuk mengakselerasi performa tersebut, Pemkab menyalurkan bantuan sarpras berupa truk pikap, kendaraan roda tiga, dan rak toko kepada 19 KDKMP berprestasi.
Sigit mewanti-wanti agar bantuan ini dikelola secara makro sebagai stimulan kesejahteraan.
"Mohon benar-benar dilihat tidak hanya sebagai alat produksi, juga sebagai alat distribusi dan alat menciptakan kesejahteraan. Mohon nanti dikelola dengan baik, jangan sampai cepat rusak karena tidak diservis," tandas Sigit.
Ia meminta pengurus segera menyusun regulasi teknis yang jelas agar pemanfaatan sarpras ini dilakukan secara transparan dan dikomersialkan secara profesional guna menjadi sumber pendapatan baru bagi koperasi.
"Segera buat SOP Penggunaan sarpras. Truk itu disewakan supaya optimal. Tentukan tarif untuk anggota berapa, untuk Pemdes berapa, dan yang sewa bukan anggota berapa. Buat SOP segera supaya transparan. Supaya bisa produktif, kalau menganggur kita rugi. Total anggaran ini Rp 3 miliar selama 6 tahun, jadi optimalkan untuk produksi," beber bupati. (din)
Editor : Tri Wahyu Cahyono