RADARSOLO.COM – Masifnya proyek infrastruktur di Kabupaten Sragen dalam beberapa tahun terakhir memicu kritik tajam.
Gerakan Pembaharuan Sragen (GPS) menuding miliaran anggaran fisik yang digelontorkan pemerintah daerah selama ini salah sasaran dan gagal menekan angka kemiskinan.
Data yang dikantongi GPS menunjukkan, saat ini jumlah warga miskin di Sragen masih tertahan di angka 100.080 jiwa.
Angka yang dinilai ironis di tengah klaim pemerataan ekonomi lewat jalur beton dan aspal di 20 kecamatan.
Baca Juga: Hapus Stigma Konflik, Ribuan Warga PSHT Sragen Ikrar Damai Jelang Suro
Anggota GPS Sragen, Andang Basuki menegaskan, akar masalah kemiskinan tidak melulu soal pendapatan (lack of income and asset). Melainkan juga timpangnya akses terhadap layanan publik.
”Pemkab Sragen selalu menggaungkan infrastruktur sebagai motor pemerataan ekonomi. Namun, hasil kajian lapangan kami membuktikan sebaliknya, pembangunan ini belum tepat sasaran dan gagal menjadi stimulus untuk mengentaskan warga dari garis kemiskinan," ujar Andang, Senin (25/5/2026).
Dalam audiensi tersebut, GPS membeberkan sejumlah poin krusial yang dinilai menjadi penyebab mandulnya proyek fisik DPU terhadap kesejahteraan warga.
Baca Juga: Dispertan PP Karanganyar Terjunkan Petugas Pengawas Kurban, Sempat Temukan Kondisi Lemas
Di antaranya Model pembangunan saat ini hanya mendongkrak ekonomi makro, namun memiliki korelasi yang sangat kecil terhadap kantong masyarakat miskin secara langsung.
Efek instan dari proyek fisik hampir tidak dirasakan warga miskin jika dibandingkan dengan program intervensi langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Lantas lemahnya tata kelola di level organisasi perangkat daerah (OPD) dituding membuka celah lebar bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek fisik.
Baca Juga: Tragis, Dua Atlet Dayung Pemalang Tenggelam saat Latihan di Sungai: Tim SAR Masih Lakukan Pencarian
Kemudian kebijakan publik dan regulasi lelang dinilai menyimpang serta tidak berpihak pada asas keadilan bagi kontraktor lokal maupun warga sekitar.
"Masa pemeliharaan pascaproyek kerap diabaikan akibat minimnya kontrol. Dampaknya, kualitas infrastruktur cepat merosot sebelum sempat dinikmati warga," ujarnya.
Tak kalah penting, warga miskin setempat hanya menjadi penonton. Nyaris tidak ada pelibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tahunan ini, padahal skema padat karya bisa menjadi penyambung hidup mereka.
Baca Juga: Perkuat Mental Anggota, Kapolres Sragen Hadirkan Ustadz Rizal Dj Kasim untuk Siraman Rohani
”Kami mendesak DPU dan Pemkab Sragen untuk melakukan evaluasi total. Agar orientasi pembangunan ke depan diubah menjadi lebih inklusif agar dampaknya bisa diukur langsung di dompet masyarakat kelas bawah," ujarnya. (din/adi)
Editor : Adi Pras