RADARSOLO.COM – Gelombang protes para kontraktor lokal yang menggeruduk kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen, Kamis (18/6/2026) berbuntut panjang.
Eks Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sragen Tatag Prabawanto murka, setelah namanya dituding sebagai broker proyek.
Saat dikonfirmasi, Tatag menantang balik pihak-pihak yang melempar isu liar tersebut tanpa berani menyebut nama.
Menurutnya, ini merusak nama baiknya lantaran dituding ikut bermain dalam penataan lelang proyek APBD Sragen.
Baca Juga: Rumah Berdinding Bambu di Sumberlawang Sragen Ludes Dilalap Api, Pemilik yang Lumpuh Selamat
“Terkait ada yang mengatakan manusia berkepala tikus, sebutkan saja! Jangan tedeng aling-aling,” tantang Tatag.
Tatag kian murka, karena tudingan mengatur jatah proyek di DPU juga dikaitkan dengan manuver politiknya sebagai Ketua DPD PSI Sragen.
Sadar Tatag murka, salah seorang perwakilan dari forum kontraktor bahkan sempat mengirim pesan singkat ke ponselnya untuk klarifikasi.
Baca Juga: Api Hanguskan Kandang Ternak di Jatiyoso Karanganyar
“WA-nya (WhatsApp) masih saya simpan. Mereka sudah begitu yakinnya, bahwa saya ikut cawe-cawe masalah tender proyek di DPU. Tolong, kalau menganggap manusia berkepala tikus itu saya, sebutkan saja! Ini kan juga pembelajaran agar transparan,” ketus Tatag.
Disinggung kemungkinan adanya muatan politis, Tatag tidak menampik hal tersebut. Namun, ia menggarisbawahi bahwa selama belasan tahun menjabat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Sukowati, rekam jejaknya bersih dari urusan bagi-bagi proyek.
“Saya jadi sekda enggak pernah nitip rekanan untuk dimenangkan. Belum pernah. Apalagi ini dikaitkan dengan politik,” ujarnya.
Baca Juga: Pelaku Jasa Konstruksi di Sragen Tuding Proses Lelang Proyek Dimonopoli Sejumlah Pihak
Tatag menegaskan PSI sangat menjaga idealisme anti-korupsi dan anti-intoleransi.
“Meski kami tertatih-tatih di Sragen, kami punya optimisme. Jangan dikaitkan seolah-olah PSI Sragen ikut menata pekerjaan atau menata pemenang tender. Enggak ada sama sekali!” tegasnya.
Sementara itu, Tatag sepakat dengan tuntutan para pengusaha konstruksi lokal terkait perlunya transparansi dalam proses lelang.
Menurutnya, gejolak di tubuh DPU saat ini dipicu dua hal. Mulai dari minimnya anggaran daerah hingga mampetnya komunikasi.
Baca Juga: Buntut Kasus Korupsi Retribusi PKL, Pemkab Karanganyar Siapkan E-Retribusi
Tatag menilai kondisi di DPU mirip fenomena api dalam sekam. Ada komunikasi yang tersumbat dan sangat kaku, antara instansi terkait dengan para pelaku jasa konstruksi lokal.
“Sehingga memicu saling curiga dan munculnya dugaan keterlibatan makelar atau broker proyek liar,” ujarnya.
Tatag menyarankan agar asosiasi pengusaha konstruksi kembali dioptimalkan sebagai jembatan resmi. Bukan justru membiarkan oknum-oknum liar bergerak di ruang gelap.
Baca Juga: Dilewati Truk ODOL, Jalan Menuju Sekolah Rakyat di Sragen Bakal Diintervensi Pusat
Demi menyudahi kegaduhan ini, Tatag mendesak kepala DPU beserta jajaran Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Sragen untuk segera melapor dan duduk bersama bupati. Ini penting agar kontraktor lokal dengan track record bersih tetap diberi ruang.
“Kalau ini enggak selesai, saya berharap kepala dinas lapor bupati. Dan bupati harus bisa menyelesaikan ini, sehingga tidak saling curiga,” bebernya. (din/fer)
Editor : Adi Pras