RADARSOLO.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen masih memetakan potensi kekeringan jelang puncak musim kemarau tahun ini.
Tercatat 500 tangki air bersih dari APBD 2026 disiapkan untuk membantu warga terdampak kekeringan. Sasarannya 34 desa di sembilan kecamatan.
Di tengah kesiapan pasokan air tersebut, BPBD juga dihadapkan pada persoalan pelik. Anggaran operasional dropping air bersih dipastikan membengkak. Menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi belakangan ini.
Baca Juga: Elemen Masyarakat Ini Cium Dugaan Maladministrasi dalam Lelang Proyek di Sragen
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sragen Danang Hermawan mengungkapkan, seluruh armada truk tangki operasional berpelat merah.
Sesuai aturan, kendaraan dinas dilarang menggunakan BBM bersubsidi atau Biosolar. Hanya boleh memakai BBM non-subsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex.
“Kita siapkan sekitar 500 tangki tahun ini. Tapi, kami masih kebingungan BBM-nya. Harga BBM kan naik. Sementara anggaran kami yang digedok sebelumnya, masih menggunakan acuan harga lama sebelum kenaikan BBM,” kata Danang, Minggu (21/6/2026).
Baca Juga: Antisipasi Gesekan Perguruan Silat, Polres Karanganyar Siagakan 750 Personel
Kondisi ini membuat manajemen logistik BPBD kelimpungan. Sebab struktur biaya pengiriman kini menjadi terbalik. Biaya operasional kendaraan jauh lebih mahal ketimbang nilai air bersih yang diangkut.
“Lebih mahal BBM daripada airnya,” imbuhnya.
Mengantisipasi hal tersebut, BPBD akan menggelar rapat koordinasi (rakor) eksternal untuk mengajukan tambahan anggaran kedaruratan. Terutama untuk menutupi defisit biaya BBM.
Baca Juga: Pertahankan Opini WTP, Bupati Sragen Siap Tindak Lanjuti Catatan BPK
Ditanya opsi kerja sama dengan armada tangki pihak ketiga untuk memangkas beban biaya, Danang mengaku koordinasi dengan PDAM dan PMI rutin dilakukan. Namun, opsi tersebut diyakini tidak akan menyelesaikan masalah secara instan.
“Menyikapi kenaikan BBM ini, mereka juga pasti akan menaikkan tarif per tangkinya. Semisal biasanya biayanya Rp 250 ribu, karena operasional naik, tarifnya mungkin ikut naik juga,” ujar Danang.
Di sisi lain, mengantisipasi dampak kemarau yang lebih luas, termasuk potensi kebakaran lahan dan hutan (karhutla). BPBD Sragen mengklaim telah bergerak cepat dibanding instruksi tingkat provinsi.
Baca Juga: Cegah Siswa Titipan, Bupati Karanganyar Sidak SPMB di Tasikmadu
Surat imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait karhutla sudah disebar sejak sebulan lalu.
Menurut Danang, Bumi Sukowati sudah menetapkan status siaga darurat. Bahkan sebelum surat edaran (SE) gubernur Jateng turun.
“Surat edaran dari provinsi baru datang. Sebenarnya kami sudah duluan. Jadi sebelum surat edaran provinsi datang, Kabupaten Sragen sudah melakukan langkah siaga duluan,” bebernya. (din/fer)
Editor : Adi Pras