RADARSOLO.COM – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sragen tidak menampik adanya aroma tidak sedap dalam pelaksanaan program nasional di wilayahnya. Satgas pun menyambut baik upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen melakukan penyelidikan.
”Bagus (kalau dibidik Kejaksaan,red), maturnuwun. Kami dari satgas berharap (penyelidikan) jangan sampai menyasar ke bawah. Kalau ke bawah, kira-kira habis semua,” ujar Ketua Satgas MBG Kabupaten Sragen Suroto, Rabu (24/6/2026).
Wakil bupati Sragen ini mengungkapkan, dari data Satgas MBG Sragen, saat ini terdapat 117 SPPG yang sudah beroperasi.
Sementara itu, 15 SPPG masih melengkapi berkas administrasi, dan 40 lainnya masih dalam tahap pembangunan fisik.
Di tengah masifnya angka tersebut, Suroto mengakui adanya dapur-dapur yang berdiri tanpa menyelesaikan urusan izin.
”Ini carut-marut ora karu-karuan (tidak karuan). Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis) sistem di BGN pusat itu berantakan,” kritiknya tajam.
Baca Juga: Empat SDN di Karanganyar Minim Pendaftar, Disdikbud Berdalih Berada di Wilayah Pinggiran
Meski didera masalah sistemik, Sragen diklaim menduduki peringkat kedua terbaik dalam hal tingkat keberhasilan pelaksanaan SPPG di Jawa Tengah selama 1,5 tahun terakhir.
Catatan hitam di Sragen sejauh ini "hanya" diwarnai oleh kasus keracunan masal yang sempat terjadi di Kecamatan Gemolong, beberapa waktu lalu.
Pihaknya berencana mengumpulkan seluruh elemen, mulai dari yayasan, mitra, hingga kepala SPPG dalam waktu dekat jika belum ada keputusan konkret dari Kepala BGN yang baru.
”Masyarakat dan mitra semua sedang menunggu kepastian operasional," tegas Suroto.
Budiono Rahmadi, salah satu mitra Dapur SPPG di Sragen mendukung jika kejari bekerja untuk mensukseskan program MBG. Lantas meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak.
Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status sosial.
Namun, nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program ini justru kedodoran di lapangan.
Ia membeberkan, selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial.
Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi BGN Pusat yang terlibat skandal ini.
Baca Juga: Respons Keluhan IGTKI, Bupati Sragen Pastikan Insentif Guru TK Jalan Terus
Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, jumlah dapur akan overload dan anggaran negara dipastikan jebol.
Imbasnya, BGN kini langsung mengunci portal pendaftaran dapur baru dan melakukan efisiensi besar-besaran.
”Efeknya sebenarnya bagus untuk memperbaiki tata kelola agar mitra tidak melihat ini sebagai murni bisnis, melainkan bagian dari menjalankan program negara," tandas Budiono. (din/adi)
Editor : Adi Pras