RADARSOLO.COM-Tren penurunan jumlah lulusan Taman Kanak-kanak (TK) yang berlanjut ke Sekolah Dasar (SD) negeri dari tahun ke tahun kian terasa di Kabupaten Sragen.
Fenomena ini, ditambah dengan menjamurnya sekolah swasta. Membuat sejumlah SD Negeri mulai kekurangan murid.
Bahkan, tak sedikit SD negeri yang jumlah siswa barunya bisa dihitung dengan jari.
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen akan melakukan penggabungan sekolah atau regrouping atau penggabungan sekolah.
Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno mengungkapkan, kebijakan regrouping dieksekusi secara bertahap mulai tahun ini.
"Dari jumlah lulusan TK ke SD itu dari tahun ke tahun memang berkurang. Insya Allah tahun ini kita akan ada regrouping dan bisa dieksekusi. Untuk tahun depan juga sudah ada proyeksinya," ujar Sukisno.
Untuk tahap awal tahun ini, Disdikbud Sragen menargetkan penggabungan 8 sekolah dasar menjadi 4 sekolah.
Fokus utama penggabungan tahap pertama menyasar sekolah-sekolah yang berada dalam satu lokasi atau satu kompleks yang sama.
Beberapa sekolah yang masuk dalam daftar regrouping tahun ini antara lain:
- SDN Pengkok 1
- SDN Pengkok 2
- SDN Pengkok 3
- SDN Pengkok 4
- SDN Doyong 1
- SDN Doyong 2
- SDN Soko 1
- SDN Soko 3
Jika Surat Keputusan (SK) resmi telah terbit, jumlah total SD Negeri di Sragen yang semula berjumlah 514 sekolah akan menyusut menjadi 510 sekolah.
Disdikbud telah mengantongi proyeksi jangka panjang yang jauh lebih besar untuk tahun depan.
"Tahun depan ada sekitar 51 sekolah yang masuk dalam proyeksi untuk di-regrouping," tambahnya.
Kebijakan regrouping kerap memicu kekhawatiran terkait nasib para tenaga pendidik.
Namun, Disdikbud Sragen memastikan proses transisi ini tidak akan merugikan guru maupun kepala sekolah.
Sebab, SD negeri yang digabung berada di lokasi yang sama, para guru kemungkinan besar hanya akan disesuaikan ke dalam rombongan belajar (rombel) yang baru tanpa harus berpindah lokasi mengajar.
Baca Juga: Bobol Rumah di Masaran Sragen, Spesialis Curat Ditangkap Kurang dari 24 Jam
Sementara untuk posisi kepala sekolah yang terdampak, Disdikbud mengaku tidak mengalami kesulitan dalam penataan distribusi jabatan.
"Kepala sekolah kan jelas harus dicarikan tempat yang baru. Kebetulan saat ini masih banyak (posisi kepala sekolah) yang kosong, jadi tidak kesulitan. Untuk guru juga Insya Allah bisa kita atasi," urai Sukisno.
Meski efisiensi jumlah murid menjadi indikator utama, Disdikbud Sragen menegaskan bahwa kebijakan regrouping tidak diterapkan secara hantaman rata.
Ada pengecualian khusus untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan atau kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), seperti di wilayah Gilirejo baru.
"Walaupun muridnya mungkin kurang dari standar, namun karena daerah perbatasan dan akses ke SD yang lain jauh, ya tidak bisa kita regrouping. Banyak pertimbangan yang kita perhatikan," pungkasnya. (din)
Editor : Tri Wahyu Cahyono