RADARSOLO.COM – Kebijakan penambahan kuota jalur prestasi dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) jejang SMP memicu migrasi masal lulusan SD berprestasi dari wilayah pinggiran menuju pusat kota. Dampaknya, peta pemenuhan daya tampung sekolah menjadi tidak merata.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sragen mencatat dari total 49 SMPN yang tersebar di Sragen, mayoritas justru gagal memenuhi kuota pagu yang disediakan.
Sebanyak 26 sekolah di wilayah pedesaan atau pinggiran kekurangan murid. Hanya 23 sekolah yang sukses mengunci kuota daya tampung pendaftar secara penuh.
Baca Juga: Langes PG Mojo Sragen Dikeluhkan Warga, Manajemen Beberkan Penyebabnya
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Disdikbud Sragen M. Farid Wajdi mengungkapkan, fenomena ini dipicu oleh tingginya keberanian bersaing para lulusan SD dari desa.
”Tahun ini kuota jalur prestasi sengaja kami tingkatkan. Imbasnya, anak-anak yang memiliki Tes Kemampuan Akademik (TKA) tinggi, ranking paralel, serta nilai rapor unggul tidak lagi terikat oleh batasan zonasi atau domisili,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Fleksibilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh siswa berprestasi asal pedesaan untuk "menyeberang" demi memburu sekolah-sekolah yang selama ini dilabeli sebagai sekolah unggulan di area perkotaan. Namun, eksodus siswa berprestasi ini membawa efek domino yang tidak terduga.
Baca Juga: Malam Keramat di Rumah Dinas, Bupati Karanganyar Mutasi 75 Pejabat Baru
Siswa lokal yang bertempat tinggal di sekitar sekolah pusat kota (ring satu jalur zonasi) justru terdepak dari persaingan.
Mereka kalah bersaing secara akumulasi poin dengan para pemburu prestasi dari luar daerah tersebut. Kondisi ini diperparah oleh faktor sosiologis dan demografis di wilayah pinggiran.
”Laju pertumbuhan penduduk yang melambat membuat jumlah lulusan SD di beberapa kecamatan memang tidak sebanding dengan kapasitas tampung SMPN setempat. Ditambah lagi, tren pilihan pendidikan saat ini bergeser. Sebagian lulusan SD di pinggiran kini lebih melirik sekolah swasta berbasis agama atau langsung masuk ke pondok pesantren,” imbuhnya.
Baca Juga: Disdikbud Sragen Bantah Tudingan Surat Kaleng, Jelaskan Permasalahan Pengisian Kepala Sekolah
Salah satu contoh paling mencolok terjadi di SMP Negeri 2 Sambirejo. Dari target tujuh rombongan belajar (rombel), hanya berhasil menjaring sekitar 40 siswa baru. Jumlah tersebut bahkan hanya cukup untuk mengisi dua rombel saja.
”Idealnya butuh minimal 40 anak lagi agar pemanfaatan kelas bisa efektif. Akibatnya, banyak ruang kelas yang dipastikan kosong tanpa aktivitas belajar mengajar tahun ini,” jelas Farid. (din/adi)
Editor : Adi Pras