RADARSOLO.COM – Sebanyak 166 SD Negeri di Kabupaten Sragen mencatatkan jumlah siswa baru di bawah 10 anak. Kondisi ini memicu alarm kewaspadaan bagi pemerintah daerah.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sragen Sukisno tidak menampik adanya ketimpangan mencolok dalam sebaran siswa baru tahun ini dari total 514 SD yang tersebar di Sragen.
Berdasarkan data daftar ulang terakhir, peta sebaran siswa baru menunjukkan disparitas yang tajam. Sebanyak 166 SD masuk kategori krisis karena gagal menjaring minimal 10 siswa.
Sementara itu, 320 SD memperoleh 11 hingga 28 anak. Di sisi lain, hanya ada 28 SD yang sukses masuk kategori overload alias kebanjiran peminat hingga melebihi kuota maksimal 28 anak.
Baca Juga: Sumur Mengering, 1.664 Jiwa di Tangen Sragen Krisis Air Bersih
”Berdasarkan data daftar ulang terakhir, sekolah dengan siswa di bawah 10 orang ternyata masih cukup banyak. Meski ada penambahan (pendaftar) di akhir masa SPMB, jumlahnya tidak signifikan,” ungkap Sukisno, Minggu (19/7/2026).
Sukisno membeberkan, ada efek domino yang menjadi pemantik sepinya peminat di ratusan SD negeri tersebut, terutama yang berada di area pedesaan.
Faktor pertama adalah menyusutnya populasi anak usia sekolah. Keterbatasan lulusan taman kanak-kanak (TK) di lingkungan sekitar sekolah secara otomatis memangkas ceruk calon pendaftar.
Baca Juga: Gudang Pabrik Sendal di Kebakkramat Karanganyar Terbakar, Diawali Suara Ledakan
Faktor kedua yang tidak kalah berat adalah kalah start dalam adu pikat dengan sekolah swasta serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah naungan Kemenag.
”Sekolah swasta sering kali dipandang memiliki kualitas pelayanan dan fasilitas yang lebih baik oleh masyarakat, sehingga kuota mereka cenderung lebih cepat terpenuhi,” imbuhnya.
Kontras dengan nasib sekolah pinggiran, riuh SPMB justru terjadi di kawasan perkotaan. Beberapa sekolah berlabel favorit kebanjiran pendaftar.
Demi menyelamatkan ekosistem pendidikan dan mencegah sekolah di sekitar kota "mati" kehabisan murid, Disdikbud Sragen terpaksa mengambil langkah menerapkan pembatasan ketat rombongan belajar (rombel).
Baca Juga: Tragedi Berdarah Senapan Angin di Sragen, Renggut Nyawa Petani Tua
Kebijakan pembatasan kuota ini menyasar sejumlah sekolah yang selama ini menjadi magnet pendaftar. Di antaranya SDN 1 Sragen, SDN 3 Sragen, SDN 4 Sragen, SDN 12 Sragen, SDN Puro, dan SDN Kroyo.
”Sekolah-sekolah tersebut terpaksa harus menolak pendaftar karena kami batasi hanya satu rombel. Ini demi menjaga keseimbangan agar tidak mematikan sekolah-sekolah di sekitarnya,” tegas Sukisno.
Menyiasati tantangan tersebut, sekolah-sekolah kini dituntut lebih kreatif saat memasuki tahun ajaran baru. Salah satunya seperti yang dilakukan SDN Kroyo (eks-SBI Sragen) sebagai salah satu SD negeri yang cukup diminati.
Baca Juga: Maksimalkan Hasil Panen, Pangdam IV/Diponegoro Serahkan Alsintan ke Petani Tasikmadu
Memanfaatkan momentum masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), pihak sekolah langsung tancap gas memamerkan daya pikat mereka.
Kepala SDN Kroyo, Didik Prihantoro menjelaskan, pihaknya sengaja mengenalkan sarana gamelan secara interaktif kepada para siswa baru. Langkah strategis ini bukan sekadar formalitas, melainkan implementasi nyata dari regulasi pusat.
”Sesuai dengan tujuan Permendikbud, MPLS wajib mengenalkan sarana prasarana sekolah dan potensi kebudayaan yang ada di lingkungan belajar. Lewat gamelan ini, kami tidak hanya mengenalkan fasilitas fisik sekolah, tetapi juga sekaligus menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap budaya lokal sejak dini,” tandas Didik. (din/adi)
Editor : Adi Pras