RADARSOLO.COM- Pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama pada tahun ini memasuki babak akhir.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengebut penyelesaian fisik 93 sekolah rakyat rintisan di seluruh Indonesia.
Berbarengan dengan itu, babak baru proyek tersebut sudah siap digulirkan: lelang 102 unit sekolah rakyat tambahan.
Menteri PU Dody Hanggodo membeberkan, dari target 93 sekolah di tahap pertama, pengerjaannya sudah menembus angka di atas 90 persen.
Hanya menyisakan sekitar 10 persen atau sembilan sekolah yang pengerjaan fisiknya masih tertahan.
"Secara nasional mungkin sisa sembilan yang progresnya masih di bawah 90 persen," ujar Dody saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen, Minggu (26/7).
Dody mengungkapkan, mandeknya progres di sembilan lokasi tersebut didominasi oleh kendala geografis dan distribusi logistik.
Sebagian material bangunan harus mengarungi jalur laut sebelum menerjang akses darat yang minim infrastruktur.
Tak hanya urusan distribusi, problem krusial di babak akhir pembangunan ini adalah krisis tenaga ahli.
"Kalau sudah masuk fase finishing, kebutuhan tukang itu sangat spesifik dan jumlahnya makin menipis. Masalahnya, hampir seluruh lokasi sekolah rakyat ini masuk masa finishing secara bersamaan," bebernya.
Saat menyisir tiap sudut Sekolah Rakyat Terintegrasi Sragen, Dody menemukan beberapa pengerjaan detail yang dinilainya belum sempurna.
Ia pun langsung menginstruksikan kontraktor pelaksana untuk membenahi detail fisik bangunan.
Mulai dari sanitasi kamar mandi hingga instalasi talang air.
Dody menegaskan, percepatan tenggat waktu tidak boleh mengorbankan mutu.
Baca Juga: Kasus Miras Lokananta Terus Berlanjut, DPRD Dorong Pencabutan Izin Permanen
Bagi pemerintah, gedung sekolah rakyat adalah fasilitas yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kualitasnya wajib terjamin.
"Yang kita berikan kepada adik-adik kita ini harus yang berkelas, bukan barang ecek-ecek," tegas Dody.
Kendati sembilan sekolah belum tuntas sepenuhnya, Dody memastikan gedung tetap fungsional.
Masa libur sekolah dan gelombang awal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimanfaatkan secara paralel untuk menyelesaikan finishing minor tanpa mengganggu aktivitas awal siswa.
Tuntasnya tahap pertama menjadi pijakan pemerintah untuk tancap gas di tahap berikutnya. Kemenpu tengah bersiap membuka proses lelang untuk 102 unit sekolah rakyat baru.
Baca Juga: Sapi Perah Jadi Ladang Cuan Sekaligus Selamatkan Pedet di Bulukerto Wonogiri
Langkah ini berpatokan pada instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tiap kabupaten di Indonesia memiliki minimal satu sekolah rakyat.
"Tahap selanjutnya ada 102 unit yang persiapannya lelang dalam waktu dekat. Targetnya sekitar Desember hingga Januari mendatang sudah rampung seluruhnya," tambah Dody.
Bukan cuma menambah kuantitas gedung, pemerintah juga merancang lompatan besar dari sisi kapasitas tampung.
Jika saat ini satu kompleks sekolah rakyat rata-rata menampung 1.200 hingga 1.300 siswa, ke depan desainnya akan diekspansi hingga sanggup menampung 2.000 sampai 3.000 siswa per sekolah.
Baca Juga: Siap Terjun di Event Internasional, Saka Pariwisata Boyolali Rekrut Angkatan Baru Gen Z
Langkah masif ini diambil lantaran sekolah rakyat diproyeksikan sebagai tulang punggung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan berkelanjutan.
"Menyediakan pendidikan berkelas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera adalah jalur terdepan dan paling cepat untuk memutus mata rantai kemiskinan," pungkasnya. (din)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com