RADARSOLO.COM-DPRD Sragen memberikan sorotan tajam terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.
Desakan untuk melakukan efisiensi fiskal ini disuarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen Sugiyamto, bersama jajarannya secara tegas meminta Pemkab Sragen mengevaluasi total BUMD yang masih minim menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sugiyamto menegaskan bahwa Pemkab harus memaksimalkan potensi BUMD ketimbang membebani masyarakat dengan opsi kenaikan pajak.
Baca Juga: Kembangkan Kedai Sri Rahayu di Taiwan, Mantan Pekerja Migran Ini Sukses Manfaatkan BRImo
“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada Pemkab supaya evaluasi total seluruh BUMD yang ada di Sragen. Karena untuk menyumbang PAD itu terlalu minim. Jangan sampai menaikkan pajak masyarakat, tetapi kita mempunyai badan-badan BUMD itu tidak dimaksimalkan,” tegas Sugiyamto, Minggu (23/8/2026).
Menurut Sugiyamto, pengurangan jumlah direksi dan pengawas menjadi langkah strategis yang perlu diambil demi efisiensi.
Regulasi yang ada hendaknya diatur secara fleksibel dan berorientasi pada penghematan anggaran.
Ia turut menyoroti kondisi dana transfer dari pemerintah pusat yang sempat berkurang, sehingga peningkatkan PAD menjadi hal krusial.
Sejumlah BUMD seperti Perumda Air Minum (PDAM) dan bank daerah dinilainya masih memiliki ruang besar untuk menggenjot kontribusi finansial.
Baca Juga: Monumen 45 Jadi Panggung Gamelan, Pemkot Siapkan Lebih Banyak Ruang Publik untuk Event
“Kalau ada BUMD yang tidak sehat, lebih baik digabungkan atau ditutup. Satu pengurus digabungkan menjadi satu kepengurusan, nah itulah yang membuat efisien untuk gaji kepada mereka,” tegasnya.
Sugiyamto menambahkan, langkah penggabungan (merger) atau penutupan BUMD bukan hal baru di Sragen.
Sebab Pemkab pernah menutup BUMD yang terbukti tidak sehat pada masa lalu.
Baca Juga: Desil Warga Solo Bisa Naik Gara-Gara Pinjol, Terlibat Judol Bansos Bisa Dicabut
Langkah tegas serupa perlu diambil jika ada entitas BUMD yang justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau tidak sehat ya harus ditutup, karena itu merugikan, membebani APBD juga. Pemerintah pusat sudah mencontoh hari ini menggabungkan dan menutup beberapa BUMN. Nah, itu harus dilakukan di Sragen,” pungkas Sugiyamto. (din)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com