Massa mahasiswa tiba di gedung DPRD Sukoharjo sekitar pukul 15.30. Menggunakan satu mobil komando dan membawa poster tuntutan, mereka berorasi.
Gerakan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Cipayung Sukoharjo itu menggelar aksi karena berbagai permasalahan. Di antaranya ketidakstabilan harga bahan pangan, naiknya harnya migor, dan kesulitan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok.
"Beberapa alasan pemerintah mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga pangan tidak terlepas dari ketergantungan terhadap impor dan minimnya peningkatan produksi dalam negeri," ujar salah seorang orator M. Mishbahul Munir.
Selain itu, pemerintah juga menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang awalnya 10 persen menjadi 11 persen. Menurut mahasiswa, kebijakan tersebut kurang tepat di saat kondisi ekonomi nasional mulai bangkit, ekonomi masyarakat mulai tumbuh dan belum stabil.
Mereka juga mengkritisi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, serta persoalan wacana tiga periode presiden dan penundaan pemilu. Hal tersebut dinilai melanggar pasal 7 ayat (3) dan pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
"Perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tidak sesuai dengan tertib politik, karena telah melewati batas lima tahun. Dapat merusak tata demokrasi dan iklim negara hukum di Indonesia," ungkap orator lainnya, Fierdha Abdullah Ali.
Sebab itu, Aliansi Cipayung Sukoharjo, bersepakat menuntut Pemkab Sukoharjo mendesak pemerintah pusat segera mengatasi permasalahan minyak goreng.
Berikutnya mengkaji ulang dan menunda realisasi kenaikan PPN periode 1 April atas amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan melihat sudut pandang keberpihakan kepada masyarakat.
Menolak kenaikan harga Pertamax dan menjamin ketersediaan Pertalite di Sukoharjo. Menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menolak wacana 3 periode jabatan Presiden. Mendesak penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo yang menemui mahasiswa mengatakan, tuntutan mahasiswa akan disampaikam sesuai jalur yang berlaku. Mengingat ada batasan-batasan kewenangan dalam pemerintahan. (kwl/wa/dam) Editor : Damianus Bram