Buruknya kondisi Terminal Kartasura sekarang, terjadi karena minimnya anggaran perawatan. Masalah muncul sejak pengelolaan diserahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, ke tangan Pemkab Sukoharjo pada 2017 silam.
Koordinator Terminal Tipe B Kartasura Agung Cahyono Hadi menjelaskan, total terdapat 244 kios di sana. Namun, hanya 106 kios yang aktif dan membayar retribusi per bulannya.
“Sebanyak 138 kios tidak diketahui pemiliknya. Karena dulu saat proses sewa atau jual-beli, tanpa sepengetahuan pihak pengelola terminal,” ungkapnya.
Dampaknya, per tahun, pengelola terminal kehilangan potensi retribusi sewa per kios senilai Rp 1.080.000. “Waktu dikelola kabupaten, tiap buka (nominal retribusi) Rp 1.500 dan sampah Rp 500. Jadi totalnya Rp 2.000. Dulu waktu dikelola provinsi, tiap bulan Rp 90 ribu,” ungkap Agung.
Kios yang tidak terurus membuat kompleks Terminal Kartasura kumuh. Rumput liar dan sampah berserakan. “Untuk kebersihan, kami sudah koordinasi dengan penyewa kios yang aktif. Rumput-rumputnya sudah kami bersihkan,” jelasnya.
Terminal Kartasura dibangun di atas tanah kas Desa Wirogunan seluas 6,4 hektare. Selain ratusan kios mangkrak, kondisi landasan terminal juga rusak parah. Berbagai upaya perbaikan sudah dilakukan. Termasuk menambal aspal landasan. Namun, baru sebentar sudah rusak lagi.
Kerusakan disebabkan karena aspal yang dipakai kualitasnya terendah. Alasannya karena keterbatasan anggaran. Itu pun dari hasil retribusi yang tidak seberapa. Akibatnya, jarang sekali penumpang yang sudi untuk turun di terminal tipe B tersebut.
Sejauh ini, pihak pengelola sudah mengajukan bantuan ke pemprov. Namun, hingga saat ini belum ada sepeser pun yang turun. Kemungkinan besar, karena terminal tersebut berdiri di lahan tanah kas desa. Bukan lahan milik pemprov.
“Status tanahnya sewa, bukan milik kami. Makanya kami terus berupaya menggandeng pihak ketiga. Tapi sejauh ini belum dapat,” ujar Agung.
Meski anggaran perawatan cupet, Agung bertekad memujudkan pelayanan yang optimal di Terminal Kartasura. Di antaranya mengajukan pengadaan lampu penerangan ke Balai Pengelolaan Sarana Prasaran Perhubungan (BPSPP) Wilayah III Jawa Tengah. (kwl/fer/dam) Editor : Damianus Bram