Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner

Pengusaha Tekstil Sambat Kepada Menteri Perdagangan Soal PTA  

Damianus Bram • Jumat, 16 September 2022 | 14:10 WIB
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan didampingi dua petinggi Sritex Group dan jajaran Kemendag di kawasan Sritex, Kamis (15/9). (HUMAS KEMENDAG FOR RADAR SOLO)
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan didampingi dua petinggi Sritex Group dan jajaran Kemendag di kawasan Sritex, Kamis (15/9). (HUMAS KEMENDAG FOR RADAR SOLO)
SUKOHARJO – Pengusaha tekstil berharap proses perjanjian perdagangan atau preferential trade agreement (PTA) antara Indonesia-Bangladesh ditunda. Sebab, substansi PTA terindikasi membuka kran impor lebar-lebar dan pembebasan bea masuk produk tekstil dan garmen dari Bangladesh ke Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk Iwan Setiawan Lukminto di hadapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam acara pelepasan ekspor produk industri tekstil produk tekstil (ITPT) sebanyak 50 kontainer yang diberangkatkan menuju 20 negara di kantor pusat Sritex Sukoharjo, Rabu kemarin (15/9).

“Saat ini adalah saat yang tepat memberikan kepada ITPT untuk recovery dari pandemi yang telah dua tahun mendera,” ujarnya.

Ketua Komite Industri Kecil Menengah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (IKM API) Dudi Gumilar membeberkan, saat ini iklim investasi ITPT menghadapi empat tantangan besar. Tantangan pertama soal masalah krisis energi dan inflasi.

"Kebijakan pengurangan subsidi BBM dan krisis energi global akan menaikkan biaya produksi dan transportasi pengiriman produk ITPT, pelemahan daya beli masyarakat dan potensi kenaikan UMK 2023 yang sangat besar," katanya.

Kemudian, tantangan kedua adalah perlindungan produk dalam negeri. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja di sektor TPT sangat diperlukan saat ini. Industri tekstil adalah salah satu sektor yang mampu menyerap 7,5 juta tenaga kerja termasuk industri kecil menengah dari kalangan pendidikan rendah.

Lalu, tantangan ketiga adalah adanya rancangan perjanjian Indonesia dengan

Bangladesh yang dikenal dengan PTA Indonesia- Bangladesh. Hal ini menjadi kekawatiran industri tekstil. Sebab, rancangan perjanjian itu seperti menggelar karpet merah untuk masuknya produk tekstil Bangladesh berhadapan langsung dengan TPT Indonesia.

Predatory pricing akan terjadi dan membuat industri kecil menengah akan mengalami kebangkrutan," ungkapnya.

Selanjutnya, tantangan keempat adalah masalah peningkatan substitusi impor dan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi dengan tegas telah memberikan rambu-rambu strategis, memperkuat serapan produksi menjadikan industri TPT sebagai prioritas nasional.

"Namun saat ini terjadi banyak importasi produk TPT oleh importir non-produsen dan diperdagangkan melalui distribusi konvensional dan e-commerce," ujar dia.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, asosiasi tekstil dan pengusaha tekstil harus memberikan masukan kepada pemerintah. Poin apa saja yang tidak boleh, sehingga pemerintah paham.

"Tapi di sisi lain, penduduk kita ini 169 juta. Nah, mereka penggunaan crude palm oil (CPO) banyak sekali," kata Zulkifli. (kwl/bun) Editor : Damianus Bram
#Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan #PT Sritex #PT Sri Rejeki Isman #PTA Indonesia-Bangladesh #Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman