RADARSUKOHARJO.COM – Kemarau panjang berdampak pada tingginya harga gabah di tingkat petani. Badan Urusan Logistik (Bulog) Surakarta siapkan dua skema pembelian, untuk menyiasati tingginya harga gabah serapan. Di sisi lain, beras cadangan pemerintah mulai disalurkan untuk menjaga stabilisasi harga pangan.
Wakil Pimpinan Cabang Bulog Surakarta Andrew R. Shahab mengaku, harga gabah melambung hingga Rp 7.000-Rp 7.500 di penggilingan beras. Terkait serapan gabah dari petani, Bulog menggunakan dua skema.
“Skema pertama, tetap melalui public services obligation (PSO). Bulog berkewajiban menyerap beras dari petani, yang ditujukan untuk menjaga stabilisasi. Skema kedua, ada juga yang komersil. Pasar komersil kami tetap ada,” ungkap Andrew usai peluncuran beras bantuan pangan pemerintah di Sukoharjo, kemarin (11/9).
Menjamin ketersediaan stabilisasi harga kebutuhan pokok, berbagai upaya terus digencarkan. Di antaranya penyaluran beras bantuan pangan pemerintah. Termasuk di Kota Makmur, beras tersebut disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara bertahap.
Di tahap pertama Mei, Juni, dan Juli lalu, bantuan menyasar 71.913 KPM. Tiap KPM menerima bantuan 10 kilogram (kg). Kemudian tahap kedua, diberikan kepada 68.678 KPM. “Penyaluran dilaksanakan pada September, Oktober, dan November,” imbuh Andrew.
Andrew menyebut beras yang disalurkan kualitas medium. Sesuai dengan amanat dari Badan Pangan Nasional. Khusus eks Karesidenan Surakarta, digelontorkan 18 tibu ton beras.
“Kabupaten Sukoharjo yang pertama di eks Karesidenan Surakarta. Stok dan pasokan beras masih aman. Sukoharjo termasuk trigger untuk gerakan pasar murah,” papar Andrew.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang mendampingi Andrew saat peluncuran menambahkan, ada selisih lebih dari 3.000 KPM antara penyaluran tahap pertama dan kedua. “Kemungkinan yang tahap pertama dapat, kemudian di tahap kedua tidak dapat. Datanya dari pusat, kami tinggal menyalurkan saja,” jelasnya.
Sementara itu terkait gejolak harga kebutuhan pokok, saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah. Terutama dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
“Harga pangan yang berfluktuasi, akan memengaruhi masyarakat luas selaku konsumen akhir. Maka stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), menjadi salah satu prioritas yang harus diwujudkan,” harap Etik. (kwl/fer)
Editor : Damianus Bram