RADARSOLO.COM – Ancaman Ranting PDIP Weru, yang akan membawa persoalan uang saksi Pemilu 2024 ke Mahkamah Partai bukan isapan jempol. Mereka bersama sejumlah saksi menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakata, Kamis (2/5), untuk melaporkan dugaan uang saksi yang tidak berikan penuh.
Ketua Ranting PDIP Desa Karangtengah, Kecamatan Weru Didik Rudiyanto menjelaskan, polemik ini harus diusut tuntas. Serta menuntut audit di tubuh DPC PDIP Sukoharjo. Setelah muncul kabar, dua orang saksi di tiap tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Makmur dijatah Rp 1 juta. Namun fakta di lapangan, di tiap TPS hanya menerima Rp 600 ribu.
“Artinya, masing masing saksi hanya menerima Rp 300 ribu. Sisanya kemana? Ini yang harus dipertanggungjawakan DPC PDIP Sukoharjo,” ketus Didik.
Terkait tudingan itu, beberapa waktu lalu, Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo Nurjayanto justru mempertanyakan sumber informasi uang saksi di tiap Rp 1 juta itu. “Silakan tanya ke DPC kalau mau dapat informasi yang jelas,” pintanya.
Nurjayanto justru mengklaim, uang saksi Rp 600 ribu per TPS itu sesuai keputusan rapat bersama di DPC.
“Kalau dikatakan tidak transparan, DPC kurang transparan apa? Besaran itu sudah diputuskan dalam rapat,” tegasnya.
Diakui Nurjayanto, kesuksesan pemilu tidak hanya dari satu sisi saja. Selain saksi, masih ada tim IT (teknologi informasi), sereta saksi di tingat kecamatan dan kabupaten. Dia mengingatkan agar semua pihak tidak mudah mengeluarkan statemen, yang berpotensi menyangkut tindak pidana.
“Saya tahu kok ini saksi dari siapa dan darimana. Sumbernya juga pasti dari media sosial. Tapi saya hanya mengingatkan, hati hati kalau membuat statemen,” ungkap pria yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Sukoharjo ini. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto