RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 Triwulan IV di Auditorium Menara Wijaya, Kamis (12/12). Rapat yang dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani ini mencatat realisasi anggaran mencapai 81 persen, dari total APBD 2024.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko menjelaskan, realisasi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis daerah.
“Meliputi infrastruktur jalan desa, laboratorium kesehatan, dan pembangunan gedung serbaguna,” ungkapnya.
Inspektur Daerah Sukoharjo Abdul Haris Widodo menambahkan, hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat catatan terkait pengelolaan pendapatan pajak daerah. Catatan tersebut dinilai kurang efektif. Kendati demikian, Sukoharjo berhasil meraih prestasi membanggakan.
“Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat kedua se Jawa Tengah. Terutama dalam indeks perkembangan tindak lanjut pemeriksaan BPK 2023, dengan skor 99,32 persen,” jelasnya.
Capaian positif juga terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) dengan skor 78. Menanggapi berbagai pemaparan tersebut, Etik memberikan sejumlah arahan.
“Saya mengingatkan kepada seluruh OPD (organisasi perangkat daerah), agar anggaran dan pendapatan harus digunakan seoptimal mungkin. Ini harus didukung dengan pencapaian target-target program kerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Etik juga menekankan pentingnya penyelesaian laporan pertanggungjawaban sebelum akhir tahun. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah, dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, rapat yang dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda), perangkat keuangan dari OPD, hingga pemerintah desa ini juga membahas rencana alokasi APBD 2025. Fokus pembangunan tahun depan akan diarahkan pada infrastruktur desa.
Selain itu, fokus pembangunan juga menyasar pemeliharaan sarana pendidikan. Termasuk optimalisasi sarana dan prasarana pertanian.
“Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi operasional APBD 2024,” beber Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Retno Widiyanti. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto