Nasional Sepak Bola Solo Karanganyar Klaten Sragen Boyolali Sukoharjo Wonogiri Entertainment Ekonomi Sport Opini Tekno&Oto Wisata&Kuliner Pendidikan

Petani Desak Bandrol Pupuk Subsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi, Ini yang dirasakan KPL Sukoharjo

Iwan Kawul • Jumat, 10 Januari 2025 | 20:37 WIB
Aktifitas jual beli pupuk di KPL Maeso Jenar, Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Sukoharjo.
Aktifitas jual beli pupuk di KPL Maeso Jenar, Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

RADARSOLO.COM-Para pemilik Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Sukoharjo menghadapi dilema.

Di satu sisi, petani mendesak agar pupuk bersubsidi ditebus sesuai harga eceran tertinggi (HET), sementara margin keuntungan yang sangat tipis membuat KPL kesulitan menutupi biaya operasional.

Ketua Forum KPL Kabupaten Sukoharjo Sujarmono menuturkan, HET urea Rp112.500 per sak dan harga tebus dari distributor Rp108.750.

Itu artinya, keuntungan KPL hanya Rp3.750 per sak.

Dengan kuota sekitar 120 ton per tahun (setara 2.400 sak), total keuntungan tahunan KPL hanya Rp9 juta, atau sekitar Rp750 ribu per bulan.

“Modal kios, beban administrasi, hingga pajak bulanan membuat kami sulit bertahan. Ini menjadi pertimbangan besar bagi para pemilik KPL,” ujar Sujarmono.

Meski program swasembada pangan berjalan baik dengan 140 desa dari total 167 desa memiliki KPL, tantangan masih menghantui.

Sugeng, salah satu distributor pupuk di Sukoharjo menegaskan pentingnya transparansi dalam distribusi.

Dia juga menepis adanya praktik "pupuk gandulan" yang membebani petani.

“Kami mendukung penuh transparansi. Namun, petani juga perlu memahami margin KPL yang sangat kecil,” jelas Sugeng.

Untuk memastikan kelancaran distribusi dan harga sesuai aturan, rapat koordinasi tingkat kecamatan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan segera digelar.

Sekretaris Daerah Sukoharjo Widodo menekankan, perlunya dialog untuk mencari solusi.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Resmi Diluncurkan di Kota Solo Pekan Depan, Yuk Intip Persiapannya

Dalam waktu dekat, akan diadakan pertemuan di 12 kecamatan melibatkan semua pihak terkait, termasuk petani, KPL, distributor, dan Muspika.

“Harapannya, ada kesepakatan yang memenuhi kebutuhan petani tanpa mengorbankan keberlanjutan KPL,” ungkap Widodo.

Pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi dengan kartu tani atau KTP bagi petani yang terdaftar di e-RDKK.

Selain itu, ada usulan kenaikan fee untuk distributor dan pengecer yang masih dalam pembahasan.

“Kami telah mengusulkan ke pemerintah untuk menambah fee bagi KPL dan distributor. Namun, keputusan akhir ada pada kebijakan pemerintah,” ujar Abdul Hakim, Manager Pupuk Indonesia.

Sebagai lumbung pangan nasional, Sukoharjo memikul tanggung jawab besar.

Widodo berharap distribusi pupuk berjalan lancar dan semua pihak dapat bekerja sama agar Sukoharjo tetap menjadi penyangga pangan nasional.

“Keseimbangan antara kebutuhan petani, keberlanjutan KPL, dan regulasi harga menjadi tantangan utama. Kolaborasi semua pihak adalah kunci keberhasilan,” tutup Widodo. (kwl/wa)

 

Editor : Tri wahyu Cahyono
#pupuk bersubsidi #kios pupuk lengkap #kpl #het #sukoharjo #petani