RADARSOLO.COM – Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Sukoharjo Colo Timur, Jigong Sarjanto, mengkritisi kebijakan pengambilan air baku dari Waduk Gajah Mungkur (WGM) untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wososukas.
Ia mempertanyakan apakah keputusan tersebut telah melalui kajian yang komprehensif, mengingat realitasnya kebutuhan irigasi petani saja masih sering mengalami kekurangan.
"Kami melihat ada potensi ancaman bagi sektor pertanian. Untuk irigasi saja air sering kurang, lalu apakah ada jaminan air tetap cukup jika ditambah untuk air minum?" ujar Jigong Sarjanto, Sabtu (8/2/2025).
Kekhawatiran petani semakin diperparah dengan kebijakan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) yang rutin mengeringkan saluran induk Colo pada bulan Oktober. Keputusan ini dinilai bisa berdampak serius terhadap produktivitas pertanian di Daerah Irigasi (DI) Colo, yang mencakup sekitar 25.000 hektare sawah.
Bahkan, Jigong Sarjanto menyebut petani siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran jika pengeringan tetap dilakukan pada bulan Oktober.
Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, saat ditemui di Dam Colo, Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, pada Sabtu (8/2/2025), menegaskan bahwa proyek SPAM Wososukas telah melalui kajian matang dan tidak akan mengganggu kebutuhan irigasi.
"PU itu kalau bangun harus sempurna, tidak ada yang asal-asalan. Insya Allah kebutuhan air cukup, baik untuk air minum maupun irigasi, termasuk saat musim kemarau," kata Dody usai berkomunikasi dengan sejumlah petani.
Dalam kesempatan yang sama, Dody juga menyampaikan bahwa pengeringan Saluran Induk Colo Barat dan Colo Timur akan dijadwalkan ulang ke bulan November.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa Oktober masih merupakan periode panen di banyak daerah.
"Pengeringan memang harus dilakukan setiap tahun untuk perbaikan saluran irigasi, tetapi tahun ini kami jadwalkan bulan November agar tidak mengganggu panen," jelasnya.
Sementara itu, Jigong Sarjanto yang tidak diundang dalam pertemuan dengan Menteri PU tersebut mengatakan, pernyataan dari sang menteri belum sepenuhnya meyakinkan petani.
Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, mereka sudah sering menghadapi kelangkaan air irigasi, terutama saat musim kemarau.
Kekhawatiran utama mereka adalah bagaimana pemerintah menjamin distribusi air tetap optimal tanpa mengorbankan sektor pertanian.
"Waduk Gajah Mungkur itu dibangun untuk menyimpan air, digunakan untuk irigasi saat musim kemarau. Tapi, saat petani butuh air, justru saluran irigasinya dikeringkan untuk perawatan," kata Jigong.
Meski demikian, Jigong masih menunggu kepastian teknis dari BBWS Bengawan Solo mengenai mekanisme distribusi air selama musim kemarau.
Mereka menuntut adanya sistem pengelolaan yang lebih transparan dan melibatkan petani dalam perencanaan.
Dengan ancaman aksi unjuk rasa di depan mata, pemerintah harus segera memberikan solusi yang konkret dan memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak kepada kepentingan semua pihak.
"Jika tidak, konflik antara petani dan pemerintah terkait pengelolaan air berpotensi semakin memanas," pungkas Jigong. (kwl/dam)
Editor : Damianus Bram