RADARSOLO.COM – Berbagai kebijakan pro-rakyat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi kado manis bagi masyarakat.
Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, dalam arahannya pada Senin (24/2/2025), menegaskan pentingnya menyampaikan informasi ini dengan baik kepada masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran.
Eko Sapto Purnomo saat di halaman kompleks Setda Kabupaten Sukoharjo membeberkan bahwa dia mengajak seluruh elemen pemerintah untuk menjadi juru bicara dalam menyosialisasikan program-program dari pemerintah pusat.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta, yang dijadwalkan pada Maret 2025.
"Ada kado manis dari pak Presiden Prabowo Subiyanto, dalam waktu dekat akan dicairkan THR untuk ASN dan swasta," kata Eko Sapto Purnomo.
Selain itu, pemerintah juga mendorong konsumsi masyarakat dengan program Hari Belanja Nasional (Harbelnas) dan Epic Sales.
Inisiatif ini menghadirkan berbagai promo dan diskon belanja, sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan dengan harga lebih terjangkau.
"Nanti juga ada Harbelnas dan epic sales, ini yang suka pasti ibu-ibu," katanya.
Dalam bidang energi, pemerintah menghadirkan diskon tarif listrik hingga 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 hingga 2.200 VA. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
Tak hanya itu, menjelang musim mudik, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol dan tiket pesawat, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan biaya lebih terjangkau.
"Langkah ini diambil untuk memastikan kenyamanan dan keterjangkauan bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman," bebernya.
Kemudian, lanjut Sapto, bagi tenaga pendidik, kabar baik datang dengan adanya peningkatan tunjangan sertifikasi guru ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.
Sementara itu, bagi guru non-ASN, pemerintah akan diberikan bantuan cash transfer sebesar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam dunia pendidikan.
Wakil Bupati Eko Sapto menegaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran pemerintah pusat agar alokasi dana lebih tepat sasaran.
Dengan adanya berbagai kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat pembangunan dan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat.
"Bahwa efisiensi-efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dalam rangka agar supaya APBN kita, APBD provinsi kita, APBD kabupaten kita ini bisa lebih tepat sasaran. Langsung disasarkan ke masyarakat. Presiden telah melakukan evaluasi, APBD Provinsi, Kabupaten yang sekiranya tidak tepat sasaran, itulah yang diefisienkan," pungkas Sapto. (kwl)
Editor : Damianus Bram