RADARSOLO.COM - Bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Saat pertama kali didaftarkan, bayi baru lahir biasanya akan ditulis dengan nama "Bayi Nyonya (Nama Ibu Kandung)".
Oleh karena itu, setelah bayi terdaftar sebagai peserta JKN, orang tua perlu mengubah namanya agar sesuai dengan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
Hal itu pula yang dilakukan oleh Carista Utami Putri Wulandari, 23, warga Desa Lengking, Kecamatan Bulu, Sukoharjo.
Carista memilih untuk mendatangi layanan BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sukoharjo pada Senin (19/5/2025) siang.
Carista pun cukup puas dengan layanan yang diterimanya.
"Nunggunya memang agak lama karena banyak antreannya. Tapi layanan untuk pengurusan kepesertaan saya tidak sampai 5 menit. Pelayanannya cepat dan baik," ujar Carista saat ditemui radarsolo.com, Senin (19/5/2025).
Lebih lanjut, Carista mengatakan, bahwa bayi yang diuruskan kepesertaan JKN itu merupakan anak pertamanya yang lahir bulan lalu.
Kini seluruh anggota keluarganya telah menjadi peserta JKN.
Dimulai dari dirinya yang telah lama menjadi peserta JKN setelah bekerja di sebuah pabrik.
Begitu juga suaminya yang juga peserta JKN secara mandiri.
"Sekarang kepersertaan JKN anak saya sudah aktif. Sesuai dengan data nama yang baru," tambah Carista.
Ia mengungkapkan, pada kesempatan itu, dirinya juga diedukasi oleh petugas dari layanan BPJS Kesehatan.
Termasuk mendapat informasi jika pengurusan berbagai keperluan administrasi, sebenarnya bisa diakses melalui Pandawa maupun Aplikasi Mobile JKN.
"Untuk Aplikasi Mobile JKN, saya sudah mengunduh. Apalagi saat melahirkan kemarin juga menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi sangat meringankan soal biaya," tambah Carista.
Carista menyadari pentingnya menjadi peserta JKN karena sangat membantu di saat kondisi darurat.
Terutama jika tiba-tiba sakit, sehingga tidak perlu khawatir lagi karena biayanya sudah terjamin oleh BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Debbie Nianta Musigasari mengungkapkan, pembukaan layanan BPJS Kesehatan secara penuh di MPP Sukoharjo dilakukan sejak Oktober 2024.
Awalnya hanya dibuka satu loket saja untuk melayani para peserta JKN.
"Dikarenakan animo masyarakat begitu besar, akhirnya sejak Februari 2025 menjadi tiga loket. Pelayanan peserta JKN sepenuhnya dibuka di MPP Sukoharjo ," ujar Debbie.
Debbie menambahkan, layanan kepesertaan dilaksanakan secara penuh di MPP Sukoharjo karena jarak antara kantor BPJS Kabupaten dengan MPP kurang dari 5 Km.
Sarana prasarana BPJS Kesehatan di MPP, di antaranya adanya loket dan ruang tunggu.
Kemudian didukung aspek legal antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah. Begitu juga dengan dukungan layanan organisasi perangkat daerah di MPP.
"Rata-rata setiap harinya terdapat 70 orang - 80 orang yang mengunjungi layanan BPJS Kesehatan di MPP Sukoharjo. Kedatangan mereka didominasi untuk mengurus pengalihan kepesertaan JKN," ujar Debbie. (ren/ria)
Editor : Syahaamah Fikria