RADARSOLO.COM- BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VI Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki enam kantor cabang yang membuka layanan secara penuh di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Melayani segala hal mengenai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Asisten Deputi Bagian Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah VI Wahyu Kris Budianto menjelaskan, keenam kantor cabang tersebut yakni Kabupaten Demak, Banjarnegara, Rembang, Sukoharjo, Purworejo dan Grobogan.
“Dengan membuka layanan secara penuh di MPP tentunya akan memudah masyarakat karena dalam satu lokasi terdapat layanan lainnya," ujar Wahyu dalam Workshop dan Media Gathering BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VI 2025 di aula MPP Kabupaten Sukoharjo, Senin (19/5/2025).
"Apalagi di MPP juga ada layanan disdukcapil, dinas sosial dan dinas kesehatan yang dibutuhkan untuk mengurus kepesertaan JKN,” imbuhnya.
Sementara kantor cabang lainnya juga membuka loket pelayanan di MPP tetapi masih bersifat penjadwalan.
Meski begitu, Wahyu mendorong kantor cabang lainnya untuk mulai mempersiapkan diri membuka layanan secara penuh di MPP.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Debbie Nianta Musigasari mengungkapkan, pembukaan layanan secara penuh di MPP Sukoharjo bertujuan meningkatkan dukungan BPJS Kesehatan kepada pemerintah daerah dalam implementasi program JKN.
“Meningkatkan engagement antara pemda dengan BPJS Kesehatan. Begitu juga memudahkan pelayanan peserta JKN dalam satu atap dan memastikan dapat berjalan dengan baik di MPP,” ujar Debbie.
Disamping itu, keberadaan layanan penuh itu sebagai pemanfaatan MPP sebagai kanal layanan tatap muka.
Saat ini sudah ada tiga loket pada layanan BPJS Kesehatan di MPP Sukoharjo tersebut. Setiap harinya melayani 70 orang-80 orang untuk mengurus kepesertaan JKN.
Ada pun alasan membuka layanan penuh di MPP, Debbie menyebut jarak antara kantor BPJS kabupaten dengan MPP kurang dari 5 Km.
Terlebih lagi didukungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di MPP yaitu adanya loket dan ruang tunggu.
“Kemudian didukung aspek legal antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah. Begitu juga dengan dukungan layanan organisasi perangkat daerah di MPP. Termasuk adanya dukungan pemerintah daerah untuk one stop service layanan peserta JKN,” ujar Debbie.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo Djoko Poernomo menjelaskan, baru BPJS Kesehatan yang membuka layanan secara penuh di MPP. Sedangkan untuk instansi lainnya baru sebatas koordinatif dan pendukung.
“Awalnya saya beri kesempatan untuk (membuka pelayanan secara penuh) berjalan selama tiga bulan dan selanjutnya dilakukan evaluasi. Apakah mengganggu pelayanan lainnya atau tidak,” ujar Djoko.
Lebih lanjut, Djoko menceritakan, saat berjalan tiga minggu, DPMPTSP Sukoharjo langsung memutuskan agar layanan BPJS Kesehatan secara penuh di MPP untuk jalan terus.
Termasuk merestui penambahan menjadi tiga loket pada layanan BPJS Kesehatan. Meski tampak ada antrean tetapi tidak sampai mengganggu layanan lainnya. (ren/wa)
Editor : Tri wahyu Cahyono