RADARSOLO.COM – Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Rochmad Basuki menyampaikan uneg-uneg kepada Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha, saat reses di kantornya, Jumat (20/6). Di antaranya keterbatasan anggaran pasca-pemilu, serta tertundanya pembayaran honor bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).
"Memang lebih banyak diskusikan kendala-kendala yang dihadapi bawaslu kabupaten/kota. Terutama setelah pemilu. Pengurangan anggaran cukup membatasi kami dalam berkegiatan, baik dari sisi operasional maupun sarana prasarana," jelas Rochmad.
Bawaslu Sukoharjo telah menyampaikan berbagai kendala tersebut kepada Muhammad Toha, agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan ataupun revisi undang-undang tentang pemilu dan pilkada. Salah satu sorotan utama adalah belum diterimanya honor oleh tujuh pegawai PPNPN sejak Mei lalu.
"Bukan gaji ya, tapi honor. Mereka tetap bekerja dan baru akan dibayar kemudian. Sampai sekarang masih dalam proses penggodokan anggaran. Ini bukan hanya di Sukoharjo, tapi juga terjadi di banyak daerah lain akibat kebijakan dari Kementerian Keuangan," bebernya.
Menanggapi aduan tersebut, Toha menyatakan akan mendorong penyelesaian sesegera mungkin.
"Saya mengingatkan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah agar mengutamakan pembayaran honor bagi PPNPN yang belum diangkat sebagai P3K. Ini menyangkut hak dasar. Kalau honor dan gaji itu tidak bisa ditunda. Itu harus diberikan sesuai haknya," tegas politisi PKB tersebut.
Toha juga menyoroti perlunya perbaikan fasilitas kantor Bawaslu Sukoharjo, termasuk ruang sidang dan tambahan ruangan untuk menampung tujuh CPNS dan P3K baru. Ia menyarankan Bawaslu Sukoharjo segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
"Kalau direhab di lokasi saat ini, lahannya sudah terbatas. Alternatifnya bisa dibangunkan gedung baru di lahan milik Pemkab. Saya minta Bawaslu aktif berkomunikasi dengan bupati dan jajaran terkait hal ini," tambah Toha. (kwl/nik)
Editor : fery ardi susanto