RADARSOLO.COM – Peningkatan akses kerja dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas psikososial dan ragam disabilitas lainnya, menjadi perhatian berbagai pihak. Hal ini mencuat dalam talkshow yang digelar sebagai bagian dari rangkaian Sukoharjo Job Fair 2025 di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D), Jumat (11/7).
Ketua Perkumpulan Difabel Sehati Sukoharjo Edy Supriyanto menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap penyandang disabilitas di dunia kerja dan kewirausahaan. Menurutnya, pekerjaan dan kemandirian ekonomi merupakan hak dasar penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan telah diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 di Kabupaten Sukoharjo.
"Sudah jelas disebutkan, perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1 persen tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas, sementara perusahaan milik pemerintah minimal 2 persen. Namun, implementasinya belum maksimal,” ujar Edy.
Dia juga mengungkapkan, hingga kini keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan di bawah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo masih belum dikenal luas, baik oleh penyandang disabilitas maupun perusahaan. Padahal, ULD ini memiliki peran penting sebagai jembatan antara pencari kerja penyandang disabilitas dan perusahaan pemberi kerja.
“Pemahaman perusahaan terhadap konsep disabilitas dan lingkungan kerja yang aksesibel masih rendah. ULD harus diperkuat baik secara kelembagaan maupun program agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal,” tegasnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Sumarno turut mengakui bahwa pelaksanaan kuota kerja disabilitas belum berjalan merata di seluruh perusahaan. Karena itu, pihaknya rutin melakukan pemantauan bersama tim Tripartit dan organisasi Sehati setiap Rabu.
“Beberapa perusahaan yang sudah membuka lowongan kerja untuk penyandang disabilitas antara lain Alfamart, Attin Sigaret, Adira, dan Duniatex. Ini langkah yang patut diapresiasi,” terang Sumarno.
Dia menambahkan, sinergi antar pihak sangat diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan inklusif di dunia kerja, termasuk edukasi dan dialog antar pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Dukungan terhadap kemandirian ekonomi penyandang disabilitas juga datang dari Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Sukoharjo Iwan Setiono. Dia membuka akses pemanfaatan fasilitas GP3D bagi para pelaku UMKM penyandang disabilitas, termasuk untuk berjualan di program night market.
“Kami terbuka. Silakan penyandang disabilitas ikut bergabung. Untuk night market, retribusi hanya Rp 10.000, dan itu pun kami gratiskan di awal agar bisa berjualan dulu,” jelas Iwan.
Dia juga mendorong agar para difabel bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi dan kerja sama antar pelaku usaha. (kwl/nik)
Editor : fery ardi susanto