RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo terus memperkuat mutu dan keamanan pangan, dalam program makan bergizi gratis (MBG). Hingga medio Oktober ini, empat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) resmi kantongi sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS). Sedangkan 20 SPPG lainnya masih proses verifikasi.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukoharjo Tri Tuti Rahayu menjelaskan, SLHS sudah dikantongi SPPG Menuran dan Gedongan, Kecamatan Baki; SPPG Pranan, Kecamatan Polokarto; dan SPPG Kateguhan, Kecamatan Tawangsari.
Menurut Tuti, sertifikasi SLHS tidak sembarangan diterbitkan. SPPG harus melalui tahapan pemeriksaan langsung oleh petugas puskesmas.
“Penerbitan SLHS melibatkan petugas puskesmas yang turun mengecek kondisi dapur SPPG. Setiap SPPG harus melalui proses pengujian sampel makanan di labkesda, sebelum mendapatkan SLHS,” jelas Tuti, Rabu (15/10).
Proses pengujian tersebut memakan waktu maksimal 14 hari kerja sejak sampel diambil. Dalam kurun waktu itu, SPPG wajib memastikan seluruh aspek kebersihan, penyimpanan bahan pangan, hingga pengolahan makanan harus sesuai dengan standar kesehatan.
“Proses ini membutuhkan waktu maksimal 14 hari. Jadi, SPPG harus benar-benar bisa memenuhi seluruh persyaratan itu,” imbuhnya.
Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari pengawasan berkelanjutan oleh Pemkab Sukoharjo. Memastikan setiap pelaksana MBG dalam kondisi higienis dan aman. Selain itu, Tuti berharap adanya sertifikasi SLHS tersebut bisa mencegah kasus keracunan makanan dari menu MBG.
“Pemkab Sukoharjo berharap dapat menjaga kualitas dan keamanan program MBG. Sehingga keracunan makanan yang sempat meresahkan masyarakat di daerah lain, tidak terjadi di Sukoharjo,” tandasnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto