RADARSOLO.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo menggelar kegiatan Penyusunan Review Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang melibatkan berbagai unsur, Senin (27/10). Mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, hingga relawan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Sukoharjo. Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo menjelaskan, kegiatan ini bagian dari upaya memperbarui arah kebijakan dan strategi daerah dalam penanggulangan bencana.
"Mungkin banyak OPD yang baru pertama kali diundang BPBD dan sempat bertanya. Hubungannya apa dengan BPBD? Nah, di sini pentingnya menyatukan pandangan, bahwa kebencanaan adalah urusan bersama,” ujar Ariyanto.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BPBD berperan sebagai komando sekaligus koordinator dalam penanggulangan bencana. Namun, seluruh sektor memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif.
“Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya penanggulangan bencana akan berjalan sektoral dan tidak efektif. Karena itu kami melibatkan OPD, dunia usaha, akademisi, media, relawan, hingga masyarakat sipil,” lanjutnya.
Pada kesempatan ini, Ariyanto juga menyebut kajian risiko bencana (KRB) di Kota Makmur periode 2020-2025 telah selesai direvisi dan akan segera diundangkan. Kajian ini menjadi dasar penting dalam menyusun rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan adaptif terhadap kondisi terkini.
“KRB dibuat setiap lima tahun dan bisa direvisi dua tahun sekali. Tahun ini masa berlakunya sudah habis, sehingga perlu direviu dan disesuaikan dengan kondisi terbaru, termasuk perubahan jenis bencana yang terjadi,” jelasnya.
KRB bisa dimanfaatkan oleh seluruh instansi. ambil contoh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bisa menggunakan hasil KRB dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Peta kerawanan dan bahaya bencana digunakan sebagai dasar penentuan zonasi pemukiman dan pembangunan infrastruktur. Jangan sampai daerah rawan bencana justru dijadikan kawasan padat penduduk tanpa mitigasi yang memadai,” terangnya.
Selain itu, sektor lain seperti Dinas Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga memiliki kaitan erat dengan kebencanaan. Menurut Ariyanto, setiap dinas memegang peran vital dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
"Saat bencana seperti pandemi COVID-19, yang terdampak tidak hanya fisik, tapi juga sosial, ekonomi, hingga budaya. Karena itu, kita semua harus bergerak bersama. Termasuk media massa yang berperan besar dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mencegah hoaks di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ariyanto juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha. Ia mencontohkan peristiwa banjir pada 2023 yang menyebabkan gangguan distribusi dan produksi di sejumlah perusahaan.
“Kalau banjir tiga hari bisa ditekan menjadi dua atau satu hari, maka kerugian dunia usaha bisa berkurang signifikan. Maka dari itu, sektor swasta pun harus ikut aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Ia berharap, kegiatan ini bisa menjadi fondasi kuat dalam membangun kesadaran kolektif lintas sektor.
“Saya berharap, kepala OPD dan bagian perencanaan bisa melihat di mana posisi dan peran mereka dalam konteks kebencanaan. Jika semua sudah memiliki kesadaran dan tanggung jawab itu, insya Allah penanggulangan bencana di Sukoharjo semakin tangguh dan terarah,” tandasnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto