RADARSOLO.COM – Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo menjadi 6,83 persen. Angka ini turun 0,64 persen dibanding 2024 yang berada di kisaran 7,47 persen. Capaian ini menempatkan Sukoharjo sebagai kabupaten dengan kemiskinan terendah ke-9 di Jawa Tengah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sukoharjo Rudiyanto menjelaskan, angka tersebut lebih baik dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 9,48 persen, serta angka nasional yang mencapai 8,47 persen. Sedangkan se Solo Raya, Sukoharjo berada di posisi kedua terendah.
Capaian ini dibeberkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan 2025 di salah satu hotel di Solo Baru, Grogol, Kamis (27/11). Rakor dengan tema “Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” ini dihadiri camat, lurah, dan kepala desa se Kota Makmur.
Selain itu, Rudiyanto juga mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem tinggal 0,42 persen. Menempatkan Sukoharjo sebagai daerah dengan kemiskinan ekstrem terendah kedua di Solo Raya dan ke-8 di Jateng.
“Capaian ini hasil kolaborasi seluruh pihak, Termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang terus mengintegrasikan berbagai program pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bupati Sukoharjo Etik Suryani menginstruksikan agar lurah, kepala desa, dan camat mengawal pemutakhiran data agar berjalan optimal. Karena data ini menjadi acuan pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan.
“Jangan sampai yang membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya. Kalau sampai salah sasaran, saya ikut berdosa,” tegas Etik.
Wakil Bupati (Wabup) Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menambahkan, ada tiga langkah kunci percepatan penanganan kemiskinan.
“Berupa penguatan pemetaan data, mendorong graduasi warga yang sudah mandiri, serta mengoptimalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan program,” jelasnya.
Eko yang juga Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Sukoharjo ini menambahkan, sinergi antar-instansi sangat diperlukan agar bantuan dan program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyasar masyarakat paling rentan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menunjuk Sukoharjo sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen. Fasilitas ini menjadi terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Program ini diharapkan mampu menjadi alat untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan generasi penerus,” pungkasnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto