RADARSOLO.COM - Penurunan kualitas pendidikan juga menjadi sorotan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, saat kunjungan ke Gedung Budi Sasono Sukoharjo, Kamis (15/1).
Menurutnya, masih banyak peer (pekerjaan rumah) besar yang harus dibenadi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Mulai dari kualitas guru dan tenaga pengajar, keterbatasan fasilitas, hingga kesenjangan digital.
Fajar menegaskan, transformasi pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Namun harus menyentuh berbagai aspek secara bersamaan. Baik dari sisi kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), hingga kesehatan peserta didik.
Membenahi hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) fokus pada revitalisasi fisik sekolah. Tahun ini, hampir 60 ribu sekolah digelontor anggaran revitalisasi.
Upaya lainnya, yakni percepatan digitalisasi pembelajaran. Salah satunya penyaluran bantuan 288 ribu unit papan interaktif digital atau interactive flat panel (IFP) ke berbagai sekolah.
“Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi bagian dari percepatan pembelajaran dan digitalisasi pendidikan. Sehingga anak-anak kita tidak mengalami kesenjangan, baik dalam sisi literasi digital maupun literasi dasar,” jelas Fajar.
Fajar menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan ganda. Yakni rendahnya literasi dan numerasi. Namun di sisi lain, arus digitalisasi berkembang cepat, sehingga menuntut kesiapan siswa dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak.
Kemendikdasmen mendorong penguatan dua kemampuan sekaligus, yakni literasi dasar dan digital. Salah satunya dengan pengembangan mata pelajaran (mapel) coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Tujuan utama kebijakan tersebut bukan untuk mencetak programmer sejak dini. Kami ingin ajarkan hakikat teknologi itu sendiri. Bagaimana cara kerja teknologi, serta bagaimana menggunakan teknologi secara benar dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, kualitas guru juga menjadi perhatian serius. Masih banyak guru belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4, yang berujung syarat sertifikasi tak terpenuhi. Alhasil kualitas pembelajaran belum sepenuhnya teruji.
Solusinya, pemerintah menyiapkan program beasiswa bagi 150 ribu guru-guru yang belum S1 atau D4. Setelah lulus, mereka diharapkan ikut program pendidikan profesi guru (PPG).
“Kalau mereka lulus PPG, kompetensinya meningkat dan kesejahteraannya juga naik. Karena ada tunjangan sertifikasi Rp 2 juta per bulan,” beber Fajar.
Selain kualifikasi formal, perubahan metode pembelajaran di ruang kelas juga menjadi kunci. Fajar menilai kualitas pembelajaran di banyak sekolah masih belum mampu membangun rasa keingintahuan dan keterlibatan aktif siswa. Hal inilah yang turut memengaruhi rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik.
Melalui pendekatan pembelajaran mendalam, pemerintah mendorong perubahan cara berpikir dan cara mengajar guru. Guru diharapkan mampu mendekati siswa secara lebih humanis, kontekstual, dan partisipatif, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna.
Transformasi pendidikan, lanjut Fajar, juga tidak bisa dilepaskan dari aspek kesehatan peserta didik. Ia menyoroti masih tingginya angka anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan, yang mencapai sekitar 60 persen berdasarkan hasil riset. Kondisi tersebut berdampak langsung pada konsentrasi dan kesiapan belajar siswa di kelas.
Karena itu, keterlibatan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam ekosistem sekolah dinilai penting untuk memperbaiki kualitas gizi anak, menekan angka stunting, serta mendukung kesehatan fisik dan mental peserta didik. Selain kesehatan fisik, aspek psikologis dan kesehatan mental anak juga menjadi perhatian yang semakin krusial.
Dalam konteks ini, peran guru bimbingan konseling (BK) terus diperkuat. Fajar menyebut, paradigma lama yang memandang guru BK sebagai “guru parkir” sudah tidak relevan lagi. Di era sekarang, guru BK justru memiliki peran strategis dalam mendampingi siswa, terutama dalam menghadapi persoalan kesehatan mental dan perkembangan psikologis.
Fajar juga menyinggung Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2025 yang dinilainya cukup komprehensif dalam mengatur berbagai aspek pendidikan. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang baik tidak akan berdampak maksimal tanpa implementasi yang kuat di lapangan.
“Kepala sekolah dan guru menjadi target utama kami untuk diajak berdialog, agar mampu menerjemahkan kebijakan dengan baik. Problem kita selama ini adalah kemampuan implementasi kebijakan,” tegasnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto