RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menargetkan rehab 680 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026.
Target tersebut melanjutkan capaian signifikan pada 2025, yang menuntaskan rehab 1.206 unit RTLH.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Hery Mulyadi menjelaskan, penanganan RTLH di 2025 didukung berbagai sumber pendanaan.
Rinciannya, 201 unit dari APBD Sukoharjo, 473 unit dari APBD Provinsi Jateng, 296 unit dari program BSPS, 66 unit dari CSR Bank Jateng, 70 unit dari CSR pengembang perumahan, serta 100 unit dari Dana Insentif Fiskal (DIF).
“Capaian 2025 cukup besar karena ada dukungan dari berbagai sumber. Termasuk CSR dan dana insentif fiskal. Itu sangat membantu percepatan penanganan RTLH,” jelas Hery, Rabu (18/2).
Di 2026, ditargetkan merehabilitasi 680 unit RTLH. Pendanaannya bersumber dari 205 unit APBD Sukoharjo, 225 unit APBD Provinsi Jatengt, serta 250 unit dari program BSPS.
Menurut Hery, meski jumlahnya tidak sebanyak 2025, Pemkab Sukoharjo tetap berkomitmen menjaga kesinambungan program.
Sasaran utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, yang rumahnya masuk kategori RTLH. Baik dari sisi struktur bangunan, atap, lantai, maupun sanitasi.
“Program ini bukan hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga. Rumah yang layak akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga,” bebernya.
Kini, DPKP terus mendata dan memverifikasi sasaran RTLH bersama pemerintah desa dan kelurahan. Harapannya, penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Semoga pendanaan dari CSR Bank Jateng, CSR Pengembang Perumahan, dan DIF masih ada di 2026. Sehingga jumlah RTLH yang direhab tahun ini bertambah,” ujarnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto