RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo melakukan monitoring dan evaluasi (monev) proyek Sekolah Rakyat (SR), pekan lalu (26/2).
Sejumlah permasalahan mengemuka, di antaranya kerusakan jalan di sekitar proyek hingga konsumsi pekerja yang belum dibayar.
Sebagai catatan, SR dibangun di Kampung Gadingan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari.
Terkait monev, melibatkan Asisten I Setda, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, perwakilan PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek, serta stakeholder lainnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo dr. Yunia Wahdiyati menjelaskan, muncul masalah klasik selama proses pembangunan SR.
Berupa kerusakan akses jalan akibat aktivitas proyek, terganggunya akses masyarakat yang berdampak kesulitan berjualan, hingga belum dibayarnya penyedia makan bagi para pekerja.
“Permasalahan sosial ini menjadi perhatian serius. Kerusakan jalan dan akses warga yang terganggu harus segera ditangani. Termasuk persoalan pembayaran kepada penyedia makan tukang. Itu menjadi tanggung jawab pihak pelaksana,” tegas Yunia, Rabu (3/3).
Menurut Yunia, sejumlah solusi telah ditawarkan.
“Sudah disepakati untuk segera ditindaklanjuti bersama pihak pelaksana proyek,” hematnya.
Di sisi lain, secara umum progres pengerjaan konstruksi SR menunjukkan capaian positif. Saat ini pengerjaan fisik mencapai 14,527 persen, dari target awal 13,968 persen.
“Secara teknis, progres pengerjaan konstruksi sudah melampaui target yang ditetapkan. Ini menjadi catatan positif. Namun, tetap harus dijaga konsistensinya agar sesuai timeline yang sudah direncanakan,” pesan Yunia.
Selain progres fisik, tim monev juga membahas sejumlah aspek administratif dan teknis pendukung.
Di antaranya pembayaran ganti rugi tanah pada pekan ini. Saat ini prosesnya sudah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo.
“Kami dorong agar proses administrasi berjalan lancar. Pembayaran tanah sudah diajukan dan diharapkan bisa direalisasikan sesuai jadwal,” jelasnya.
Selain itu, terdapat beberapa dokumen perizinan yang perlu disesuaikan. Menyusul adanya perubahan kapasitas dari rencana awal saat pengajuan izin pertama kali.
“Karena ada perubahan kapasitas, maka beberapa dokumen perizinan memang harus disesuaikan. Ini penting agar seluruh proses pembangunan sesuai regulasi,” bebernya.
Sementara itu, monev juga menyasar kebutuhan infrastruktur pendukung.
Di antaranya sumur dalam untuk cadangan suplai air selain PDAM, instalasi kelistrikan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga penerimaan murid baru.
“Semua aspek itu harus dipersiapkan sejak awal. Jangan sampai bangunannya jadi, tetapi sarana pendukungnya belum siap,” ujar Yunia. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto