Gubernur Jateng Ahmad Luthfi beri arahan pada rapat koordinasi penyusunan rencana anggaran pendapatan Provinsi Jawa Tengah di Hotel Mercure Kota Solo, Selasa (7/4/2026). (DOK.PEMPROV JATENG)RADARSOLO.COM – Pemprov Jawa Tengah mulai melakukan penyusunan target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2027.
Langkah strategis ini diawali dengan digelarnya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Mercure, Kota Solo, Selasa (7/4/2026).
Agenda krusial tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.
Baca Juga: Tinjau Korban Banjir Demak, Ahmad Luthfi Upayakan Layanan Dasar Warga Tetap Terpenuhi
Turut hadir pula direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perwakilan DPRD, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Target Pendapatan Harus Realistis dan Presisi
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam arahannya menegaskan bahwa penyusunan target pendapatan daerah wajib dilakukan secara presisi, realistis, dan berorientasi pada hasil.
Hal ini sangat penting agar postur anggaran tersebut mampu menopang jalannya pembangunan di Jawa Tengah yang selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Luthfi mengingatkan jajarannya agar tidak berpuas diri dengan capaian yang ada saat ini.
“Pendapatan itu tidak boleh stagnan, harus dikejar. Target RPJMD harus tercapai,” tegas Luthfi.
Baca Juga: Buka Forum Kepemimpinan Jateng, Gubernur Luthfi Tuntut ASN Jadi Problem Solver Masyarakat
Ia juga menekankan urgensi penguatan kemandirian fiskal daerah di tengah situasi tekanan berkurangnya alokasi transfer daerah serta dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Jateng telah menyiapkan sejumlah strategi guna menggenjot pendapatan daerah. Strategi tersebut meliputi penguatan riset potensi berbasis kewilayahan, penetapan target yang lebih terukur, integrasi tata kelola Samsat, sinergi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga langkah monitoring dan pengamanan aset daerah secara lebih ketat.
Optimalisasi Layanan OPD dan Kinerja BUMD
Sejalan dengan upaya tersebut, Luthfi meminta adanya peningkatan kualitas layanan retribusi oleh setiap OPD penghasil. Ia juga menuntut penguatan tata kelola di lingkup BUMD dan BLUD melalui penerapan prinsip good corporate governance, efisiensi operasional, serta peningkatan kinerja yang signifikan.
Baca Juga: Balik Rantau Gratis 2026, Gubernur Jateng Berangkatkan Ribuan Perantau dari Donohudan
Selain itu, percepatan digitalisasi layanan publik, inovasi berkelanjutan, penegakan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan secara umum menjadi agenda utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan ke depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan bahwa rapat koordinasi ini menjadi forum sinkronisasi yang sangat penting antara pihak eksekutif dengan DPRD.
Tujuannya adalah untuk menyusun proyeksi pendapatan tahun 2027 secara jauh lebih akurat, sehingga target yang telah ditetapkan nantinya dapat tercapai sepenuhnya dan tidak menimbulkan beban defisit pada APBD di tahun berikutnya.
Dukungan Legislatif untuk Terobosan Pendapatan
Menanggapi proyeksi tersebut, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan bahwa pada prinsipnya lembaga legislatif memberikan dukungan penuh terhadap postur pendapatan yang tengah disusun oleh pemerintah daerah.
Namun, ia memberikan catatan agar pemerintah daerah bersama DPRD, OPD penghasil, BLUD, dan BUMD dapat duduk bersama merumuskan terobosan-terobosan baru yang kreatif guna memperluas sumber-sumber pendapatan daerah di masa depan agar tidak hanya terpaku pada sektor-sektor konvensional saja. (*)
Editor : Tri Wahyu Cahyono