RADARSOLO.COM – DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah mendorong kepala daerah dari partainya untuk memprioritaskan program kesehatan dan sekolah gratis. Dua aspek ini harus menjadi kebijakan utama yang berpihak pada masyarakat.
Seperti disampaikan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI Perjuangan Jateng Joko Sutopo alias Jekek, dalam konsolidasi internal partai di Taman Budaya Suryani Sukoharjo, Minggu (12/4).
Kegiatan dikemas dalam balutan halalbihalal bulan Syawal. Dihadiri jajaran pengurus ranting, anak cabang, cabang, hingga fraksi PDI Perjuangan Sukoharjo.
Konsolidasi ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Jekek menegaskan, PDI Perjuangan terus melakukan rekondisi kader agar semakin mantap dalam aspek ideologi, organisasi, program, serta penguatan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, partai tidak hanya bergerak secara politik elektoral, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi politik bagi masyarakat.
“Partai politik harus hadir menjalankan fungsi-fungsinya. Termasuk memberikan pendidikan politik,” ujarnya.
Baca Juga: Pilkades 2026 Di Sukoharjo Bakal E-Voting, Mulai Jajaki Desa Percontohan
Dalam konteks Sukoharjo, lanjut Jekek, PDI Perjuangan memiliki posisi strategis. Sebab kepala daerah dan pimpinan DPRD berasal dari partai yang sama. Ini menjadi peluang untuk melahirkan kebijakan yang konkret dan langsung dirasakan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya mendorong program kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat. Salah satunya melalui penyediaan seragam gratis untuk sekolah negeri maupun swasta.
Selain itu, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi juga menjadi prioritas.
“Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia. Kebijakan yang lahir harus benar-benar berdaya guna dan menyentuh masyarakat tanpa segmentasi,” jelasnya.
Menurut Jekek, fokus kebijakan tersebut diarahkan untuk meminimalkan kesenjangan sosial. Selain itu, juga menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah.
“Program seperti beasiswa mahasiswa berprestasi akan kami dorong. Tapi mekanismenya tetap harus sesuai regulasi APBD. Ada tahapan, sosialisasi, hingga uji kompetensi. Baik dari sisi akademik, karya ilmiah, maupun aktivitas,” paparnya.
Baca Juga: Pengobatan dan Makan Siang Gratis Di Kantor DPC PDI Perjuangan Sukoharjo, Serentak Se Jawa Tengah
Jekek menegaskan, belum lama ini pemerintah pusat telah menonaktifkan kepesertaan pilihan ribu jaminan kesehatan di Sukoharjo. Maka kepala daerah dari PDI Perjuangan harus melakukan intervensi melalui APBD.
“Yang dinonaktifkan bisa dikaver melalui APBD. Sukoharjo kan punya Rp 2,1 triliun, itu pun setelah efisiensi. Mekanismenya melalui persetujuan DPRD. Peserta yang nonaktif dibiayai Jamkesda. Yang tidak termasuk kriteria bisa melalui surat keterangan tidak mampu,” ujar Jekek. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto