RADARSOLO.COM – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sukoharjo masih menyisakan sejumlah kendala.
Hingga saat ini, tercatat tujuh unit koperasi belum bisa dibangun. Mayoritas terkendala ketersediaan lahan.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo Sumarno menjelaskan, enam koperasi terkendala lahan.
Sedangkan satu koperasi belum dibangun karena faktor teknis.
Menurut Sumarno, persoalan lahan menjadi tantangan karena koperasi butuh lokasi yang strategis dan status kepemilikan jelas.
Baca Juga: Nekat Produksi Miras, Kapolres Dan Bupati Sukoharjo Segel Pabrik Ciu Bekonang di Mojolaban
Tanpa itu, proses pembangunan tidak bisa dilakukan.
Solusinya, pemkab terus berkoordinasi dengan pemerintah desa. Baik melalui penyediaan tanah kas desa, maupun alternatif lokasi lain yang memungkinkan.
“Kami dorong desa agar segera menyiapkan lahan. Bisa dari tanah kas desa atau skema lain yang tidak bermasalah secara administrasi,” jelas Sumarno, Selasa (21/4).
Di luar kendala tersebut, Sumarno mengkalim pembangunan koperasi di lokasi lain tetap berjalan.
Bahkan, mayoritas sudah masuk tahap pembangunan hingga selesai dibangun.
Sumarno berharap, kendala lahan segera teratasi. Sehingga seluruh koperasi bisa dibangun secara merata, serta memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa.
“Kalau lahan sudah siap, pembangunan bisa langsung dikebut. Targetnya semua koperasi bisa berdiri dan beroperasi,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan Sumarno, mengatakan dari data terbaru, total gerai operasional KDKMP didominasi oleh usaha sembako sebanyak 20 gerai. Selain itu, terdapat 6 unit usaha simpan pinjam yang sudah berjalan serta 32 gerai kategori usaha lainnya.
Baca Juga: Kartini Masa Kini: Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Menjadi "Ibu" bagi Rakyatnya
“Untuk saat ini yang sudah aktif berjalan paling banyak di sektor sembako, karena memang kebutuhan masyarakat paling cepat terserap di situ. Disusul unit simpan pinjam yang juga mulai berkembang,” jelas Sumarno.
Ia menambahkan, beberapa jenis usaha lain seperti apotek, pergudangan, klinik, maupun logistik distribusi masih belum berjalan. Hal tersebut disebabkan kesiapan sarana prasarana serta kebutuhan investasi yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto