RADARSOLO.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Soloraya bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Kartasura, Jumat (1/5). Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) sekaligus menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Dalam aksinya, massa membawa berbagai tuntutan yang menyoroti persoalan krusial di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun regional. Mereka menyuarakan keresahan atas kondisi buruh serta kualitas pendidikan yang dinilai kian memprihatinkan.
Koordinator aksi, Dimas, menyatakan bahwa peringatan Hari Buruh merupakan momentum vital untuk menyampaikan aspirasi kaum pekerja yang masih terjepit oleh ketidakadilan sistemik.
Baca Juga: Lakalantas Maut di Kartasura, Remaja 15 Tahun Meninggal Dunia Usai Terlibat Kecelakaan Beruntun
“Kami dari aliansi BEM Soloraya hadir untuk menyambut Hari Buruh dan memperingati Hardiknas. Terkait isu perburuhan, kami menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada rakyat,” ujar mahasiswa Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo tersebut.
Selain pengesahan regulasi, mahasiswa mendesak penghapusan sistem outsourcing yang dianggap merugikan martabat dan kesejahteraan pekerja. Dimas menilai praktik ini menjadi celah bagi perusahaan untuk memberikan upah rendah tanpa perlindungan kerja yang layak.
Baca Juga: Waspada Komplikasi Fatal Campak, Simak Penjelasan Dokter Spesialis Anak RSUD Wonogiri
“Kami menuntut penghapusan outsourcing karena sampai hari ini praktik tersebut masih berjalan dan upah buruh masih sangat minim. Masih banyak buruh yang tertekan dan tertindas. Hari Buruh ini harus menjadi titik balik suara masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya sektor perburuhan, mahasiswa juga memberikan rapor merah pada dunia pendidikan. Mereka menilai perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik masih jauh dari kata maksimal.
“Kualitas pendidikan kita sekarang sangat menurun. Sesuai amanat UUD 1945 seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, namun realitanya sekarang justru sekadar 'mengenyangkan'. Pendidikan harus dikembalikan menjadi poin utama pembangunan,” lanjut Dimas.
Satu poin tajam yang disoroti adalah ketimpangan kesejahteraan guru honorer. Banyak guru honorer dilaporkan hanya menerima honor sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Nilai ini dinilai sangat ironis jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab besar mereka, bahkan disebut kalah jauh dibandingkan pendapatan pegawai sektor lain seperti SPPG.
“Guru adalah ujung tombak bangsa. Mereka melalui jenjang pendidikan yang panjang, namun kesejahteraannya sangat minim. Ini adalah ketidakadilan yang harus segera dibenahi pemerintah,” pungkasnya. (kwl)
Editor : Kabun Triyatno