SUKOHARJO – Robohnya atap dan plafon di dua sekolah dasar negeri (SDN) dalam sepekan terakhir, memunculkan keprihatinan sekaligus usulan baru dari pemerintah desa.
Kepala Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto Hartono menilai, pembangunan dan perawatan gedung PAUD, TK, hingga SD negeri seharusnya bisa melibatkan dana desa agar penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurut Hartono, selama ini persoalan utama terletak pada ketidakseimbangan anggaran pendidikan, khususnya untuk infrastruktur sekolah dasar di tingkat desa.
Banyak bangunan sekolah yang sudah tua dan membutuhkan renovasi segera, namun proses penganggarannya kerap memakan waktu panjang karena harus menunggu dari pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Juga: Berawal Dari Penangkapan Maling, Polisi Bekuk Pengedar Sabu
Ia menilai, jika pembangunan dan perawatan gedung sekolah dasar diserahkan sebagian melalui mekanisme dana desa, maka kondisi bangunan yang rusak bisa lebih cepat ditangani sebelum menimbulkan risiko bagi siswa maupun guru.
“Seharusnya untuk pembangunan PAUD, TK, sampai SD negeri itu anggarannya bisa dilewatkan melalui dana desa. Jadi desa bisa langsung bergerak, tidak harus menunggu lama ketika ada bangunan yang sudah rawan roboh,” ujar Hartono, Minggu (3/5).
Ia juga menyoroti cara pandang sebagian pihak di tingkat pusat yang dinilai masih ragu memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa.
Baca Juga: Senin Besok SPMB SDN Di Sukoharjo Dibuka, DTSEN Desil 1-4 Jadi Syarat Wajib Jalur Afirmasi
Menurutnya, masih ada anggapan bahwa kepala desa hanya berpotensi menyalahgunakan anggaran, padahal kenyataannya tidak demikian.
“Orang-orang pusat itu kadang mikirnya kepala desa tukang nyolong duit. Padahal justru sebaliknya, kepala desa itu berlomba-lomba membangun desa. Kalau desanya ketinggalan dari desa lain, ya malu. Tidak semua kepala desa itu korupsi,” tegasnya.
Hartono mengatakan, desa selama ini sebenarnya sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pendidikan, salah satunya melalui pemberian insentif atau gaji tambahan bagi guru PAUD dan TK.
Karena itu, menurutnya, keterlibatan desa dalam pembangunan fisik sekolah juga sangat memungkinkan dilakukan.
Ia menegaskan, jika kewenangan itu diberikan, pemerintah desa bisa lebih cepat melakukan langkah preventif terhadap bangunan sekolah yang mulai rusak, sehingga kejadian robohnya ruang kelas dapat dicegah sejak awal.
“Selama ini desa sudah membantu insentif guru PAUD dan TK. Jadi kalau pembangunan dan perawatan gedung PAUD, TK, dan SD juga diserahkan ke desa, saya kira justru lebih efektif,” imbuhnya.
Diketahui, dalam sepekan terakhir dua bangunan sekolah dasar negeri di Sukoharjo mengalami kerusakan serius. Plafon dua ruang kelas di SD Negeri Ngasinan IV, Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu, ambrol pada Rabu (29/4) pagi. Beruntung saat kejadian belum ada siswa di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban.
Selain itu, atap bangunan di SD Negeri Sukoharjo 02, Kecamatan Sukoharjo, juga roboh pada Jumat (1/5) pukul 23.00 akibat kondisi bangunan yang sudah tua dan lapuk dimakan rayap. (kwl/fer)
Editor : fery ardi susanto